Dengan Regsosek, Suharso Monoarfa Pede Percepat Pangkas Angka Kemiskinan

Pemerintah dan Badan Anggaran DPR telah menyepakati kebijakan belanja kementerian dan lembaga menurut bidang pembangunan. Begitu juga dengan Pembangunan Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial. Salah satunya melalui pembangunan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).

“Belanja pembangunan bidang kesehatan diarahkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta. Begitu juga dengan akselerasi penurunan prevalensi stunting,” kata Suharso Monoarfa, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melalui akun pribadinya, dikutip Selasa (4/10/2022).

Peningkatan pelayanan kesehatan tersebut, antara lain meliputi hal berikut: Pertama, meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta melalui transformasi sistem kesehatan. Kedua, meningkatkan kesehatan ibu dan anak, Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi, serta pelayanan kesehatan usia lanjut.

Ketiga, mengakselerasi penurunan stunting. Keempat, mendukung kemandirian serta peningkatan mutu dan daya saing farmasi dan alat kesehatan. Kelima, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan obat dan makanan.

Dalam bidang perlindungan sosial, belanja pembangunan diarahkan untuk mempercepat penurunan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan SDM jangka panjang.

Arah tersebut, antara lain sebagai berikut: Pertama, melakukan perbaikan data dan penargetan program perlindungan sosial alias perlinsos melalui pembangunan Regsosek.

“Regsosek itu sendiri adalah sebagaimana diamanatkan oleh Presiden Joko Widodo pada pidato kenegaraan nya di DPR RI pada tanggal 16 Agustus lalu,” ujar Suharso.

Kedua, mendukung penguatan graduasi kemiskinan melalui penguatan program pemberdayaan dan Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE). Ketiga, melakukan penguatan perlindungan sosial sepanjang hayat termasuk penguatan program bagi lansia dan disabilitas.

Keempat, mendukung pelaksanaan perlindungan sosial yang adaptif terhadap krisis. Dalam bidang pendidikan, belanja diarahkan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan mampu beradaptasi pascapandemi.

Koordinator Center for Budget Analysis (CBA) Jajang Nurjaman mendukung kinerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia atau Bappenas di bawah Suharso Monoarfa dalam Pembangunan Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial. Apalagi DPR telah menyepakati kebijakan belanja kementerian dan lembaga menurut bidang pembangunan.

“Kinerja Bappenas dalam Pembangunan Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial di mana pascapandemi, masyarakat masih membutuhkan program nyata pemerintah, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Bappenas harus terus memperbaiki sistem pengendalian internal agar program yang direncanakan berjalan dengan baik,” ujar Jajang.

Jajang menegaskan, program terkait pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial Bappenas sebagai mayor projects (projek utama) rencana kerja pemerintah (RKP) 2023 harus benar-benar jadi prioritas.

“Sebab, output-nya jelas untuk masyarakat, mengingat selain fokus pada tiga sektor di atas ada beberapa projek utama pemerintah, seperti pemindahan ibukota baru, proyek infrastruktur yang pastinya membutuhkan anggaran besar,” papar Jajang.

Menurut dia, pelaksanaan program terkait Pendidikan kesehatan dan perlindungan sosial, Bappenas harus belajar dari permasalahan lainnya misalnya program bansos saat pandemi yang masih terjadi penyelewengan.

Bappenas dalam menjalankan programnya, kata dia, perlu menggandeng pihak eksternal, seperti KPK, Kejaksaan atau Kepolisian terkait pencegahan penyelewengan. “Ini akan lebih efektif jika program dijalankan dengan prinsip transparan sehingga publik dapat berpartisipasi dalam pemantauan program,” tuturnya.

Ia mengharapkan Bappenas dapat menjalankan program dengan pengendalian internal yang baik, melibatkan banyak stake holder seperti APH dan masyarakat. “Dengan begitu, target pembangunan di tahun 2023 bisa tercapai khususnya soal percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan target menuntaskan kemiskinan 2,5 sampai 3 juta,” imbuhnya.