Gaduh relokasi Depo Plumpang pasca kebakaran hebat yang menewaskan 19 nyawa, seakan melupakan substansi. Bahwa sistem keamanan aset PT Pertamina (Persero) tidak berstandar internasional.
Pengamat Ekonomi Energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi mengatakan, pasca petaka kemanusian akibat kebakaran dahsyat di Depo Pertamina Plumpang, muncul alternatif solusi: relokasi depo atau kawasan penduduk. Presiden Jokowi langsung perintahkan Menteri BUMN Erick Thohir (Etho) dan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono segera mengambil keputusan. Apakah memindah (relokasi) Depo Pertamina atau pemukiman warga. “Dalam proses pengambilan keputusan itu mengemuka pendapat bahwa jatuhnya korban adalah kesalahan penduduk tinggal di daerah buffer zone yang diklaim milik Pertamina,” papar Fahmy, Jakarta, Senin (6/3/2023).
Dia mengatakan, hampir tidak ada pendapat yang mempertanyakan, kenapa kebakaran dahsyat bisa terjadi di Depo Plumpang. Padahal, aset Pertamina ini cukup strategis karena menyimpan BBM yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan wilayah Jabodetabek. “Ingat, kalau tidak ada kebakaran maka tidak ada korban berjatuhan. Faktanya, kebakaran itu berawal dari Depo Pertamina Plumpang yang menyambar rumah penduduk,” ungkapnya.
Menurut catatan Fahmy, kebakaran dahsyat di Depo Plumpang pada Jumat malam (3/3/2023) adalah yang ketiga kalinya. Artinya, sistim kemanan atau safety system di Depo Plumpang, sangat buruk. Bileh disebut tidak bertsandar internasional yang menganut zero accident.
“Tidak tampak upaya serius Pertamina untuk memperbaiki sistim keamanan yang diterapkan sehingga menyebabkan kebakaran beruntun Kilang Minyak dan Depo BBM milik Pertamina berulang, yang kali ini merenggut 19 nyawa penduduk tidak berdosa,” tuturnya.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)