Pembentukan Dewan Kolonel untuk mewangikan Ketua DPR Puan Maharani pada dapil-dapil seluruh anggota dari Fraksi PDIP di Senayan bubar jalan. Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan Dewan Kolonel tidak sesuai dengan AD/ART partai dan Fraksi PDIP di DPR merupakan perpanjangan tangan DPP untuk memperjuangkan platform partai dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, bukan melakukan kegiatan lain.
Hasto mengaku sudah berkomunikasi dengan Bambang Wuryanto alias Pacul dan Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto soal pembentukan Dewan Kolonel itu. Pacul menyebut Dewan Kolonel hanya guyon politik. Dengan adanya penegasan ini, Hasto menekankan, tidak ada Dewan Kolonel yang diinisiasi anggota DPR dari Fraksi PDIP itu.
“Mana ada di dalam partai, struktur seperti militer. Jadi partai kan yang dikenal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai, Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Cabang (DPC), hingga anak ranting. Sehingga tidak dikenal adanya Dewan-Dewan Kolonel,” kata Hasto, di Jakarta, Rabu (21/9/2022).
Dia menyebutkan, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri terkejut ketika membaca adanya Dewan Kolonel dalam teks berjalan acara televisi berita. Atas dasar ini pula Hasto harus menyampaikan klarifikasi. “Ibu Mega ketika melihat di running text pada saat saya laporan ke beliau, beliau juga kaget dan kemudian saya diminta memberi penjelasan bahwa tidak ada Dewan Kolonel,” ujarnya pula.
Dewan Kolonel diusulkan anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Johan Budi. Koordinatornya, Trimedya Panjaitan dengan jenderalnya Utut dan Pacul. Dewan Kolonel dimaksudkan untuk membangun citra Puan di seluruh dapil anggota DPR dari PDIP untuk menghadapi Pilpres 2024.
Terkait klaim Puan menyetujui pembentukan dewan itu, Hasto turut membantahnya. Puan hanya menyetujui kader memiliki kemerdekaan berserikat namun tidak terkait dengan Dewan Kolonel.
“Enggak ada. Kan saya sudah memberikan bantahan secara resmi bahwa Dewan Kolonel tidak ada, karena kami adalah partai sebagai suatu institusi yang memperjuangkan kehendak rakyat, yang dimaksudkan Mbak Puan adalah kebebasan di dalam berserikat, berkumpul,” ujar Hasto.
Hasto menekankan agar kader PDIP disiplin dan menjadi jembatan aspirasi rakyat. Mengenai capres-cawapres, partai sudah memiliki mekanisme sendiri. “Diingatkan oleh Ibu Ketua Umum bahwa berpolitik itu harus melihat konteks, dan konteks yang saat ini adalah partai turun ke bawah membantu rakyat, membangun harapan rakyat, apalagi situasi yang belum pulih akibat pandemi, kemudian disusul kebijakan yang terpaksa harus diambil terhadap kenaikan BBM,” tuturnya.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)