Pemerintah berencana menggelar Upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Republik Indonesia di dua tempat, Jakarta dan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Di tengah euforia jelang upacara kemerdekaan di IKN, terselip persoalan besar yang belum kunjung diselesaikan oleh pemerintah. Kabarnya lahan seluas 2.086 hektare di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara masih bermasalah.
Tim Inilah.com pun menelusuri kebenaran kabar ini, hingga kaki terhenti di sebuah rumah panggung yang berada di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Keluar seorang lansia berusia 67 tahun dari hunian sederhana seluas 6×6 meter, berkelir hijau yang dipadu warna merah muda di setiap bagian kusen pintu dan jendelanya itu.
Dia adalah Pemangku adat Suku Balik, Maddan Jahiru. Selepas menyelesaikan Salat Zuhur, ia pun menceritakan soal kebenaran kabar mengenai belum diselesaikannya persoalan sengketa lahan di IKN. Maddan mengaku mengalaminya sendiri, total lahan seluas 10 hektare miliknya terenggut tanpa adanya ganti rugi yang sesuai, masih ada beberapa yang belum dibayarkan.
Adapun lahan milik Maddan, berdasarkan pemberitahuan dari Bappenas, masuk ke dalam zona kedua IKN. “Saya memiliki tanah di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang kena 3,5 hektar dan disebelahnya (kawasan KIPP) ada 4 hektaran yang kena. Ada dua hektaran itu di daerah Turen yang belum dibayar disitu semuanya” ujar Maddan kepada Inilah.com, Rabu (14/8/2024).
Maddan menjelaskan tanah miliknya itu, dulu ada yang digunakan untuk berkebun dan ada pula dibagikan untuk tempat tinggal anak dan menantunya. Sejak diambil alih oleh pemerintah, ia pun kehilangan mata pencarian. Untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari pun hanya mengandalkan kedua anaknya sembari mengurus cucu-cucunya.
“Saya tidak bisa berkebun lagi. Ada tanah, dibelakang rumah saya untuk sawah, saat ini paceklik. Saya dan istri saya pun sakit-sakitan, untung ada anak saya masih bekerja,” tuturnya.
Ayah enam anak dan kakek delapan cucu itu pun menegaskan, pada dasarnya ia tidak menolak pembangunan IKN. Ia hanya tidak mendapatkan kejelasan informasi tentang rencana itu, terutama soal nilai ganti rugi lahan.
“Sudah saya coba urus ke Polres. Saya juga coba ikut urus dengan teman saya Gemma untuk ganti rugi, katanya enggak bisa lagi, katanya batas waktunya sudah habis. Selama ini kami menjadi kepala adat tidak pernah direspons pemerintah, tapi kami tunjukkan terus bahwa kepala adat itu ada,” ucap pria yang mengenakan baju koko berwarna cokelat itu.
Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, lahan seluas 2.086 hektare di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara masih bermasalah.
AHY menyebut, lahan itu masih dihuni oleh masyarakat setempat sehingga pemerintah perlu melakukan pembebasan lahan lewat sejumlah mekanisme, termasuk ganti rugi. Ia mengaku terus berkomunikasi dengan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Raja Juli Antoni yang juga menjabat sebagai Plt Wakil Kepala Otorita IKN.
“Kita juga berusaha untuk mempercepat. Yang saya tahu adalah masih ada beberapa yang perlu disesuaikan appraisal dengan masyarakat yang memang masih dicari titik temunya,” tutur AHY saat ditemui usai acara Peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 dan White Paper OMP Beyond 2024, serta Penyampaian Hasil Capaian PSN dan KEK di Ballroom The St Regis Jakarta, Kamis (18/7/2024).