Ototekno

Di Depan KPK, Menkeu Sebut Anggaran Kominfo Terus Naik

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani membeberkan anggaran Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang terus bertambah selama tiga tahun terakhir.

Hal itu disampaikan Sri Mulyani dihadapan Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron di acara webinar Digitalisasi sebagai Sarana Pencegahan Korupsi dan Optimalisasi PNBP oleh Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) secara virtual, Rabu (3/8/2022).

“Karena sebetulnya tidak hanya untuk PNBP dan komoditas, digitalisasi jelas memiliki manfaat yang sangat luas. Dan APBN merupakan instrumen yang sangat penting untuk terus membangun fondasi transformasi digitalisasi ekonomi Indonesia,” ujar Sri Mulyani.

Selama pandemi COVID-19, semua kementerian dan lembaga anggarannya turun. Semua fungsi turun kecuali sektor kesehatan untuk menangani pandemi, dan meningkatkan bantuan sosial untuk membantu masyarakat yang terpukul akibat pandemi.

“Serta belanja untuk transformasi digital tidak dipotong tapi justru ditingkatkan dalam periode pandemi 2020. Ini merupakan suatu bukti bahwa pemerintah melihat fondasi untuk membangun transformasi digitalisasi melalui investasi infrastruktur digital adalah keharusan, yang tidak boleh ditunda dan dikorbankan hanya karena terjadinya pandemi. Justru kita harus mengakselerasi di dalam investasi,” jelas Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengungkapkan, bahwa Kominfo merupakan salah satu dari sedikit kementerian lembaga yang anggarannya naik terus.

“Makanya kalau kita lihat, Kementerian Komunikasi dan Informatika merupakan salah satu dari sedikit kementerian lembaga yang anggarannya dalam 3 tahun terakhir terus meningkat,” kata Sri Mulyani.

Anggaran Kemkominfo pada 2020 Rp20 triliun naik dari tahun sebelumnya yang hanya Rp5,3 triliun dan kembali naik pada 2021 menjadi Rp26 triliun. Sementara tahun ini jadi Rp27 triliun.

Anggaran itu digunakan untuk membangun fondasi infrastruktur karena tidak mungkin ada transformasi digital jika infrastruktur digital tidak tersedia termasuk membangun BTS 4G di 4.200 desa.

Pemerintah terus mengupayakan pembangunan infrastruktur digital di daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T) agar turut menjadi prioritas sehingga masyarakatnya bisa menikmati transformasi digital.

“Ini sesuai dengan instruksi Bapak Presiden bahwa kesempatan dan peluang untuk terjadinya korupsi di dalam transaksi dapat dikurangi dan dihapuskan antara lain dengan membangun platform digital,” pungkas Sri Mulyani.

Beri Komentar (menggunakan Facebook)

Back to top button