Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, pemerintah terus menggalakkan perekonomian kerakyatan. Harapannya, Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi kemasyarakatan terbesar di Tanah Air dapat membantu pemerintah dalam mensosialisasikan sekaligus mendorong warga NU untuk membantu ketahanan pangan.
“Ini adalah arahan Bapak Presiden Joko Widodo agar Kementerian bekerja sama dengan organisasi masyarakat seperti PBNU. Dan tentu ini bisa direplikasi dengan produk-produk lain, termasuk di sektor pertanian yang ini bisa dibuatkan prototype-nya dengan petani-petani di lingkungan NU,” ungkap Menko Airlangga yang hadir mewakili Presiden dalam Hari Lahir NU ke-99 Tahun di Jakabaring Sport Center Palembang, Jumat (4/3/2022).
Upaya tersebut, menurut dia, dapat terwujud dengan menyiapkan penanaman berbagai produk mulai dari pertanian hingga hortikultura. Begitu juga dengan kerja sama penanaman padi, jagung, kedelai yang merupakan komoditas rakyat.
Ia menegaskan, pada masa pandemi berlangsung, Presiden Joko Widodo sangat memperhatikan sektor ekonomi kerakyatan.
“Presiden sangat perhatian kepada ekonomi kerakyatan. Alhamdulillah harga sawit bagus, harga karet bagus, harga kelapa bagus, dan berbagai komoditas pertanian Alhamdulillah dua tahun terakhir bisa swasembada beras,” tutur Menko Airlangga.
“Pemerintah mengapresiasi NU yang telah menggerakkan perekonomian rakyat. Dan hari ini yang menjadi tema adalah bagaimana membuat petani sejahtera. Oleh karena itu, tadi telah ditandatangaini Memorandum of understanding (MoU) antara PBNU dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit (BPDPKS),” tambah Menko Airlangga.
Dalam program dana kelapa sawit tersebut, telah disiapkan program replanting sawit. Pemerintah memberikan dukungan untuk 2022 seluas 180.000 hektar. Bantuan yang dikucurkan sebesar Rp30 juta per hektar. Angka ini mengalami kenaikan dari sebelumnya Rp25 juta per hektar.
Mengawal Program hingga Terealisasi
Menko Airlangga yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Pengarah BPDPKS mengatakan, pemerintah akan terus mengawal hingga program tersebut terealisasi.
“Dengan MoU tersebut maka PBNU akan mensosialiasikan kepada pekebun dan petani sawit. Dan tentu ini akan dilakukan di seluruh Indonesia,” ungkap Menko Airlangga.
Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga menerangkan, pemerintah telah memperpanjang tambahan subsidi bunga KUR sebesar 3% dari akhir Juni 2022 menjadi akhir Desember 2022.
Selain itu, pemerintah menyediakan grace period selama 5 tahun. Dengan dukungan tersebut, pekebun membayar cicilan setelah tanaman sawitnya menghasilkan.
“Pemerintah juga menyiapkan KUR, di mana KUR ini bisa disalurkan kepada UMKM binaan yang berada di keluarga besar NU,” imbuh Menko Airlangga.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Menteri Perindustrian, Pimpinan dan Anggota DPR RI, Rois ‘Aam Syuriah Nahdlatul Ulama KH. Miftachul Akhyar dan jajaran pengurus Syuriah PBNU, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH. Yahya Cholil Staquf, Wakil Ketua Umum PBNU KH. Nusron Wahid, dan jajaran pengurus Tanfidziyah PBNU.
Hadir juga Gubernur Sumatera Selatan, Forkopimda Provinsi Sumatera Selatan, Ketua DPRD Sumatera Selatan, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Direktur Utama PLN, Direktur Utama BPDPKS, perwakilan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)