Di Rakernas PDIP, Jokowi Sebut 60 Negara akan Ambruk Ekonominya

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebutkan ada sekitar 60 negara ekonominya terancam ambruk. Saat ini sudah ada 42 negara yang sudah mulai menuju ke arah ambruknya perekonomian.

“Bank Dunia menyampaikan, IMF menyampaikan, UN/PBB menyampaikan, terakhir baru kemarin, saya mendapatkan informasi 60 negara akan ambruk ekonominya, 42 dipastikan sudah menuju ke sana,” kata Presiden saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II Tahun 2021 PDI Perjuangan di Sekolah Partai DPP PDI Perjuangan Lenteng Agung, Jakarta, Selasa (21/6/2022).

Jokowi mengatakan, Indonesia harus waspada untuk tidak masuk dalam kelompok negara dengan ancaman keruntuhan ekonomi. Meski begitu, Jokowi tidak menyebutkan negara-negara yang terancam ambruk tersebut.

“Siapa yang mau membantu mereka kalau sudah 42 (negara ambruk)? Mungkin kalau masih satu, dua, tiga negara krisis bisa dibantu mungkin dari lembaga-lembaga internasional; tapi kalau sudah 42 dan nanti bisa mencapai 60 (negara), kita tidak mengerti apa yang harus kita lakukan,” tambahnya.

Oleh karena itu, Jokowi meminta para kader PDI Perjuangan untuk berjaga-jaga, meningkatkan kewaspadaan, dan berhati-hati.

“Ada hal yang sangat kita perlukan. Saya kira Ibu Mega (Megawati Soekarnoputri) tadi sudah mengingatkan kita semuanya tentang itu. Hati-hati mengenai ini, kita tidak berada pada posisi normal,” tegasnya.

Jokowi melanjutkan adanya potensi krisis yang terjadi akibat perubahan kondisi global. Krisis tersebut meliputi keuangan, pangan, dan sektor energi.

“Begitu muncul krisis keuangan, masuk ke krisis pangan, masuk ke krisis energi, mengerikan. Saya kira kita tahu semuanya, sudah satu, dua, tiga negara yang mengalami hal itu, tidak punya cadangan devisa, tidak bisa beli BBM, tidak punya cadangan devisa, tidak bisa beli pangan tidak bisa impor pangan karena pangan dan energinya impor semuanya; kemudian terjebak juga kepada pinjaman utang yang sangat tinggi,” ungkapnya.

Dia mencontohkan harga bahan bakar minyak di Indonesia tergolong rendah, antara lain Pertalite masih Rp7.650 per liter dan Pertamax Rp12.500 per liter.

“Hati-hati, ini bukan harga sebenarnya lho, ini harga yang kami subsidi dan subsidinya besar sekali. Saya berikan perbandingan saja, harga bensin, harga BBM di Indonesia, Pertalite tadi Rp7.650, Pertamax Rp12.500-13.000. Coba kita tengok di Singapura, harga bensin sudah Rp31.000, di Jerman harga bensin juga sama Rp31.000, di Thailand sudah Rp20.000, kita masih Rp7.650; tapi ini yang harus kita ingat, subsidi kita ke sini bukan besar, besar sekali,” jelasnya.

Harga subsidi BBM tersebut menurut Presiden sangat besar, yaitu mencapai Rp502 triliun. Padahal dengan anggaran tersebut seharusnya bisa untuk membangun Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan.

“Besar sekali, bisa dipakai untuk membangun satu ibu kota. Sampai kapan kita bisa bertahan dengan subsidi sebesar ini? Kalau kita tidak mengerti angka ini, kita tidak merasakan betapa sangat beratnya persoalan saat ini. Bangun Ibu Kota (Nusantara) Rp466 triliun, ini untuk subsidi; tapi tidak mungkin ini tidak kami subsidi, akan ramai. Kami juga ada hitung-hitungan sosial politiknya juga kami kalkulasi,” ujarnya.