Desakan bagi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi untuk mengundurkan diri semakin gencar setelah Pusat Data Nasional (PDN) yang ia kelola menjadi sasaran serangan ransomware, menyebabkan lumpuhnya ratusan instansi pemerintah.
Insiden ini tidak hanya menimbulkan krisis di berbagai layanan publik tetapi juga menyoroti kelemahan serius dalam pengelolaan dan keamanan data nasional.
Budi Arie Setiadi, yang memilih mengunci akun Instagram pribadinya di tengah krisis ini, belum memberikan penjelasan publik yang memadai mengenai langkah-langkah pemulihan dan perlindungan data lebih lanjut.
Kunci privat akunnya di media sosial ini dipandang sebagai langkah defensif di tengah badai kritik dan tuntutan publik yang meminta tanggung jawab atas kegagalan keamanan yang memalukan ini.
Petisi yang diluncurkan oleh SAFEnet di platform Change.org sejak 26 Juni mendapat sambutan hangat dari publik dengan ribuan tanda tangan yang terkumpul hingga kini sudah mencapai 24 ribu per Jumat (5/7/024). Petisi ini mendesak Menkominfo untuk mundur karena dianggap gagal menjaga keamanan infrastruktur data penting negara.
Kekecewaan masyarakat semakin bertambah ketika pada tanggal 3 Juli, pemerintah, melalui Kemenkominfo dan BSSN, mengidentifikasi lebih dari 280 instansi yang terkena dampak langsung serangan ini.
Serangan pada PDNS 2 di Surabaya yang terjadi pertengahan Juni lalu telah membawa konsekuensi yang jauh melebihi gangguan teknis semata; ini merupakan indikasi serius dari lemahnya tata kelola dan pengawasan internal dalam pengelolaan data nasional.
Budi Arie Setiadi, sebagai Menkominfo, dinilai oleh banyak pihak sebagai tokoh sentral yang harus bertanggung jawab atas insiden ini dan menanggapi tuntutan publik dengan langkah konkret, termasuk kemungkinan mengundurkan diri.
Isu ini juga telah menarik perhatian media internasional, dengan Channel News Asia menyebut Budi Arie sebagai “menteri giveaway”, merujuk pada posisinya yang diberikan setelah dukungan politis selama pemilihan umum, tanpa menunjukkan kinerja yang memadai dalam mengelola keamanan data penting negara.
Sorotan ini bukan hanya memalukan secara nasional tetapi juga menempatkan Indonesia dalam sorotan negatif di panggung dunia, merusak reputasi digital dan keamanan siber negara.
Dengan semakin banyaknya tuntutan dan sorotan terhadap Menkominfo, situasi ini menjadi ujian krusial bagi pemerintahan Jokowi dalam mengelola krisis keamanan siber serta integritas dan transparansi dalam pemerintahan. Keputusan mengenai masa depan Budi Arie di kabinet akan menentukan jalannya pemulihan kepercayaan publik serta upaya memperkuat infrastruktur dan kebijakan keamanan siber nasional.