Sekretaris Jenderal Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), Gina Sabrina bersama koalisi masyarakat untuk pemilu bersih melapor ke Bawaslu soal adanya dugaan pelanggaran pemilu. Hal ini terkait dugaan pelanggaran netralitas negara soal cuitan media sosial Twitter atau X, Kementerian Pertahanan (Kemhan).
Ia menilai, pelanggaran tersebut bukan hanya pelanggaran administrasi. Mengingat, pelanggaran netralitas negara ini bukan satu kali terjadi.
“Akan tetapi kita harus melihat pelanggaran secara struktural, karena kita tahu bersama Kemenhan masih bernuansa militeristik. Jadi kita harus lihat apakah jangan-jangan ada komando disitu,” kata Gina di Kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Selasa (23/1/2024).
Sebab, ia menilai mustahil seorang admin media sosial secara sengaja menuliskan sebuah cuitan sesuatu tanpa ada perintah di dalamnya, khususnya dari pemegang kuasa di kementerian tersebut.
“Kita tahu Kemhan diisi oleh banyak TNI militer aktif dan masih bernuansa militer dan masih ada unsur komando disitu. Jadi kami melihat evaluasi secara menyeluruh, apakah benar ada penggunaan fasilitas negara terutama ada unsur komando disitu untuk menggunakan fasilitas negara dan menguntungkan salah satu paslon tertentu,” jelas dia.
Sementara itu, apabila admin atau tim pengelola akun @Kemhan_RI merupakan aparatur sipil negara, maka terdapat dugaan pelanggaran Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021.
Isinya mengatur tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melarang PNS terlibat dalam kegiatan kampanye, terlebih menggunakan fasilitas negara.
Sebelumnya, akun Kementerian Pertahanan (Kemhan), yaitu @Kemhan_RI, di platform sosial media X pada 21 Januari 2024 pukul 10:25 WIB mengunggah cuitan berisi tagar yang mengarah pada unjuk citra diri pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dan foto komplek perumahan.
Cuitan tersebut telah diakui oleh Kepala Biro Humas Kemhan Brigjen Edwin Adrian melalui keterangan yang telah banyak dikutip awak media. Cuitan yang telah dihapus tersebut disebutnya sebagai ketidaksengajaan dari admin media sosial Kemhan.