Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan apresiasi terhadap Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) yang konsisten mengingatkannya terkait rendahnya Produk Domestik Bruto (PDB) atau pertumbuhan ekonomi pada 2023.
Meski gagal merengkuh target di level 5,3 persen, Sri Mulyani masih menyampaikan rasa syukur bahwa pertumbuhan ekonomi pada tahun lalu masih di atas 5 persen. Disampaikan Sri Mulyani sebagai tanggapan atas Pandangan Fraksi tentang RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2023.
“Pemerintah berterima kasih atas perhatian yang diberikan Fraksi PKS tentang pertumbuhan ekonomi 2023 yang belum mencapai asumsi 5,3 persen,” ucap Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR di Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2024).
Meski gagal mencapai target, ia menekankan Indonesia tetap sukses tumbuh di atas level 5 persen. Ini terjadi ketika suku bunga di Amerika Serikat (AS) melonjak 500 basis point (bps).
“Kondisi ekonomi periode pemulihan masih merupakan tantangan, namun pemulihan jelas terlihat. Konflik-konflik geopolitik, fragmentasi global, disrupsi supply change, dan level inflasi global menjadi penghalang pemulihan ekonomi global,” tuturnya.
Sri Mulyani mencatat, perekonomian global pada 2023 hanya tumbuh 3,3 persen. Dengan begitu, kinerja ekspor Indonesia juga turun signifikan. Penurunan kinerja ekspor Indonesia terjadi merata, baik dari sisi volume maupun harga.
“Kinerja ekspor Indonesia (pada) 2023 mengalami perlambatan. Pertumbuhan hanya 1,3 persen year on year (yoy), ini turun drastis dari 2022 yang tumbuh 16,2 persen (yoy),” tandas Sri Mulyani.
Selanjutnya, RUU P2 APBN 2023 akan dibahas kembali pada Sidang Paripurna bulan depan. “Pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023 akan dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPR pada Selasa, 3 September 2024,” kata Wakil Ketua DPR. Rachmat Gobel selaku pimpinan sidang.