Selasa, 5 November 2024 – 22:35 WIB
Basuki Hadimuljono usai dilantik sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/11/2024). (Foto: ANTARA/Andi Firdaus)
Tak lagi menjabat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono masih punya tugas yang cukup berat. Menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) yang ditinggalkan Bambang Susantono.
Artinya, tanggung jawab megaproyek IKN di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim) yang nilainya mencapai Rp466 triliun, berada dalam genggaman Pak Bas, sapaan akrab Basuki Hadimuljono.
Rasa-rasanya, pembangunan IKN di tangan Basuki tidak segemerlap saat dirinya menjabat Menteri PUPR. Atau manakala Jokowi menjadi presiden. Karena, Presiden Prabowo memberikan anggaran kurang dari Rp6 triliun pada 2025. Tepatnya Rp5,89 triliun.
Selain itu, Presiden Prabowo menetapkan megaproyek IKN bisa rampung dalam 3 sampai 4 tahun. Usai dilantik sebagai pejabat definitif Kepala OIKN di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/11/2024), Basuki menyebut, saat ini sudah ada sekitar 500 letter of intent (LoI).
Advertisement
Isinya, kata dia, niat dan kesepakatan dari sejumlah pengusaha swasta untuk membangun IKN yang perlu segera ditindaklanjuti. “Kan dulu LoI itu nggak hanya investor, ternyata kami petakan ada yang konsultan, kontraktor, supplier. Kami utamakan investor, kurang dari setengahnya itu,” katanya.
Minat para investor itu, kata Basuki, sebagian besar menyasar wilayah II IKN di luar Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
Ditanya soal peluang melambatnya proses pembangunan IKN, dia menegaskan, OIKN akan berpegang kepada komitmen pemerintah dalam mempercepat penyelesaian pembangunan di IKN.
Selain hal itu dimandatkan oleh UU IKN, Basuki juga menyebut bahwa percepatan pembangunan IKN menjadi keinginan Presiden Prabowo Subianto agar bisa segera dirampungkan dalam 3-4 tahun ke depan.
“Kalau saya selama itu ada program dan anggarannya, saya kerjakan. Sudah tahu gaya saya kerja kan?” katanya.
Dikatakan Basuki, capaian batch 1 pembangunan IKN sudah 94 persen rampung, sedangkan batch 2 mencapai 60 persen lebih rampung, dan capaian batch 3 hampir 40 persen rampung.
Basuki mengaku akan kembali berkantor di IKN mulai Kamis (7/11) untuk menyambut kedatangan anggota Komisi II DPR dalam agenda kunjungan kerja.
Diberitakan sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II Thomas Djiwandono menyampaikan bahwa alokasi pendanaan pembangunan IKN dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mencapai Rp15 triliun.
“Itu di-breakdown, untuk OIKN Rp5,89 triliun dan PUPR Rp9,11 triliun,” ucap Thomas Djiwandono di Serang, Banten, Rabu (25/9/2024).