Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan Indonesia berada dalam posisi netral menyikapi konflik Rusia-Ukraina. Pernyataan ini menjawab permintaan Uni Eropa yang mendorong Indonesia selaku Presidensi G20 menekan Rusia agar menyetop serangan di Ukraina.
Moeldoko mengakui Indonesia dihadapkan pada situasi yang sulit. Namun selain menganut asas politik bebas aktif, Indonesia juga memiliki tanggung jawab moral sebagai pemegang Presidensi G20 untuk tidak berpihak secara politik kepada negara mana pun.
“Indonesia dihadapkan pada situasi yang sulit untuk mendukung Ukraina dan memberikan sanksi kepada Rusia, karena sebagai Presidensi G20 Indonesia harus merangkul semua negara anggota secara adil. Indonesia tidak memihak siapa pun dalam konflik ini,” kata Moeldoko saat menerima Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Piket di Gedung Bina Graha, Jakarta, Jumat (22/4/2022).
Moeldoko menegaskan Indonesia secara prinsip berada dalam posisi yang mendukung perdamaian dan menentang segala macam bentuk kekerasan oleh siapa pun. Namun bukan berarti Indonesia tidak menyayangkan eskalasi perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina.
Kepada Piket, Moeldoko menyatakan, Indonesia turut mencatat semua kekhawatiran dan perhatian negara-negara dunia terkait situasi di Ukraina. Indonesia mengapresiasi seruan global dan perhatian negara mitra kepada Indonesia untuk pelaksanaan G20.
Piket menemui Moeldoko untuk membahas kekhawatiran negara-negara Eropa terhadap ketidakpastian global di sektor ekonomi dan keamanan yang dipicu oleh perang antara Rusia-Ukraina. Atas dasar ini, Uni Eropa meminta Indonesia untuk menekan Rusia.
“Uni Eropa meminta agar Indonesia menggunakan pengaruhnya sebagai Presidensi G20 untuk memberikan tekanan kepada Rusia agar menghentikan perang di Ukraina, karena sanksi merupakan salah satu kunci yang dapat mempengaruhi eskalasi perang Rusia-Ukraina. Sanksi dapat membuka peluang terjadinya negosiasi,” kata Piket.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)