Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sementara, Nawawi Pomolango memaparkan sejumlah langkah prioritasnya dalam memberantas korupsi di tanah air, yang ia yakini mampu mengembalikan kepercayaan dan dukungan publik.
“KPK harus memastikan bahwa pemberantasan korupsi, bagaimanapun dinamikanya, tidak terganggu dan bisa memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Indonesia, sehingga bisa mengembalikan kepercayaan dan dukungan publik terhadap lembaga ini,” ujar Nawawi saat jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (27/11/2023) malam.
Adapun langkah pertama yang diambil oleh Nawawi bersama rekannya yakni, pemenuhan target penanganan perkara dan aset recovery pada Kedeputian Penindakan dan Eksekusi. Serta, Peningkatan Skor Indeks Perilaku Anti-Korupsi (IPAK) pada Kedeputian Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat.
Selain itu, ia juga akan fokus dalam peningkatan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara yang antikorupsi melalui Survei Penilaian Integritas (SPI) pada Kedeputian Bidang Pencegahan dan Monitoring dan Monitoring for Prevention (MCP) pada Kedeputian Koordinasi dan Supervisi.
Kemudian, sambung dia, dilakukan juga penguatan efektivitas tata kelola kelembagaan pada Sekretariat Jenderal dan Kedeputian Bidang Informasi dan Data.
Terakhir, mengoptimalkan pelaksanaan rencana aksi pada Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (STRANAS PK). “Pada sisa waktu tersebut, KPK berkomitmen untuk segera menuntaskan,” tegas Nawawi.
Tidak lupa, kata Nawawi, Komisioner KPK akan terus bersinergi dengan Dewan Pengawas (Dewas) KPK dalam hal pemberian saran dan nasihat kepada pimpinan, maupun upaya-upaya penegakan kode etik bagi seluruh Insan KPK, sebagai upaya untuk menjaga muruah kelembagaan KPK.
“KPK akan terus bersinergi dan berkolaborasi dengan para aparat penegak hukum, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan usaha, dan seluruh pemangku kepentingan pemberantasan korupsi,” tutur Nawawi menambahkan.
Ia mengatakan, ke depan KPK akan terbuka pada setiap kritik, saran, masukan, dan kolaborasi pada seluruh elemen masyarakat,baik media, pegiat antikorupsi, akademisi, serta Pimpinan KPK periode-periode sebelumnya, demi keberlanjutan dan perbaikan pemberantasan korupsi ke depannya.
Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menonaktifkan Firli Bahuri dari jabatannya sebagai Ketua KPK usai jadi tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap eks Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL). Kemudian, Presiden Jokowi menunjuk Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara. Keppres tersebut ditandatangani Jokowi pada Jumat (24/11/2023) malam.
Pada Senin (27/11/2023) kemarin, pengucapan sumpah jabatan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sementara Nawawi Pomolango digelar di Istana Negara, Jakarta.
“Demi Allah saya bersumpah dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun juga,” ucap Nawawi dalam sumpahnya di hadapan Presiden Joko Widodo.