Disahkan DPR Jadi Panglima TNI, Inilah Empat Program Prioritas Laksamana Yudo

Program-program inovatif sangat diharapkan, Laksamana Yudo Margono mengaku punya empat program prioritas yang bakal segera ia eksekusi, setelah dilantik menjadi Panglima TNI oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Akselerasi sumber daya manusia (SDM) adalah program prioritas Laksamana Yudo yang pertama. Ia mengatakan aspek ini penting dalam meningkatkan TNI yang lebih profesional.

“Jadi dengan yang profesional tentunya kita akan melanjutkan tugas-tugas dan meningkatkan (program yang telak dilaksanakan Panglima TNI Jenderal Andika) yang saya sampaikan tadi,” jelasnya, Selasa (13/12/2022).

Adapun program prioritas kedua, soal sistem operasional. Yudo menegaskan, aspek ini masih terkategorikan sebagai persoalan yang harus ada solusi nyata. Sebab, di dalamnya juga menyangkut ihwal cara mendelagasikan tanggung jawab ke Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan).

Kemudian prioritas ketiga Yudo adalah berkaitan dengan reformasi birokrasi. Program kerja ini dinilainya sebagai bentuk sinergitas dengan visi dan misi pemerintah dalam mewujudkan clean goverment.

Sedangkan program yang keempat atau yang terakhir, adalah soal daerah perbatasan. Yudo mengatakan sejumlah titik daerah perbatasan masih terkategori rawan dan butuh perhatian khusus.

“Tanggapan dan saran dari Komisi I untuk daerah-daerah yang kerawanannya tinggi khususnya di daerah perbatasan laut, darat, yang sekarang ini menjadi kerawanan strategis seperti kita ketahui. Mulai (dari) Natuna, Papua, Aceh dan sebagainya,” pungkas Yudo.

Diketahui, posisi KSAL Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI telah dikukuhkan melalui rapat paripurna DPR. Dengan demikian Laksamana Yudo sudah secara resmi menggantikan Jenderal TNI Andika Perkasa.

Pengesahan ini diambil saat pembicaraan tingkat II di rapat paripurna ke-12 masa persidangan II tahun sidang 2022-2023. Rapat yang berlangsung di gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (13/12/2022) ini dihadiri semua pimpinan DPR.

Ketua DPR Puan Maharani yang memimpin jalannya rapat didamping oleh keempat wakilnya. Mereka adalah Sufmi Dasco Ahmad, Rachmat Gobel, Lodewijk F Paulus dan Muhaimin Iskandar.

Rapat diawali dengan penyampaian laporan mengenai proses mekanisme serta pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI. Laporan disampaikan oleh Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid.

Usai mendengarkan penyampian tersebut, Puan langsung meminta persetujuan kepada seluruh fraksi yang hadir. “Apakah dapat disetujui?” tanya Puan di ruang sidang, yang dijawab setuju secara serempak oleh para peserta.