Hari-hari ini, masyarakat harap-garap cemas dengan rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen.
Celaka kalau jadi ditetapkan pada 1 Januari 2025, karena masyarakat semakin tak mampu memenuhi kebutuhan hidup. Industri pun akan kena dampaknya, dikhawatirkan menambah jumlah PHK.
Menariknya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani kompak. Keduanya mendadak puasa bicara saat ditanya ihwal ini.
Usai rapat di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (26/11/2024), baik Airlangga maupun Sri Mulyani benar-benar tutup mulut ketika ditanya soal respons penolakan PPN 12 persen yang semakin kuat di masyarakat.
Sri Mulyani memilih bergegas dan menjauhi para wartawan yang sudah menunggu dengan pertanyaan itu. Demikian pula ditanya soal peluang penundaan PPN 12 persen, mantan Direuktur Pelaksana Bank dunia itu, hanya senyum tipis-tipis.
Airlangga pun sami mawon. Dia malah melempar ke Sri Mulyani yang sudah bergegas menuju mobil dinasnya. “PPN ke Bu Menteri Keuangan. Ibu saja enggak mau (jawab), apalagi saya,” kata mantan Ketua Umum Partai Golkar itu, menjauhi para kuli tinta yang biasa meliput di Istana Kepresidenan.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal mengusukan agar penerapan PPN 12 persen pada 2025 ditunda. Hal ini penting untuk meraih target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo.
“Ditunda mestinya, jadi it’s not a good timing. Itu kalau kita berbicara masalah mengatasi kesenjangan ekonomi pada saat sekarang, dan juga target pertumbuhan ekonomi, karena target pertumbuhan ekonominya mau lebih tinggi kan,” ujar Faisal.
Dia menjelaskan, produk barang jadi seperti elektronik, perlengkapan rumah tangga, furnitur akan mengalami penurunan penjualan jika PPN dikerek menjadi 12 persen. “Barang-barang tersebut, lebih banyak dikonsumsi masyarakat kelas menengah, yang total nilai konsumsinya 84 persen,” pungkasnya.