Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri mengatakan, kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) jadi 12 persen bisa menghasilkan tambahan pendapatan negara dari Rp 70 hingga 80 triliun.
“Tapi hitung-hitungannya kalau naik 1 persen itu berapa sih naik? Tambahnya Rp70-80 triliun,” kata Hanif dalam diskusi bertajuk ‘Wacana PPN 12 Persen Solusi Fiskal atau Beban Baru bagi Masyarakat’ di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (14/12/2024).
Ia menjelaskan, menaikkan PPN memang cara paling mudah untuk meningkatkan pendapatan negara. Menurutnya, pemerintah bisa mengatur berapa persen pajak yang ingin dinaikkan untuk meraih tambahan pendapatan negara yang lebih besar.
“Jadi ini adalah cara yang paling mudah untuk mengakumulasi pajak. Oleh karenanya, sebenarnya ini cara yang baik juga kalau itu bisa dilakukan,” ujar Hanif.
Namun, ia menyebut situasi ekonomi Indonesia saat ini bisa menjadi hambatan, mulai dari daya beli masyarakat yang menurun, PHK yang masif, hingga industri manufaktur merosot.
“Karena industri kita ini adalah tumbuh, terutama yang berorientasi padat karya, kualitas pertumbuhan kita juga menurun. Beberapa tahun yang lalu, berapa? Satu, dua, tiga tahun yang lalu, 1 persen pertumbuhan ekonomi setara dengan 500 ribu lapangan kerja,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menargetkan pengumuman daftar barang mewah yang akan terkena PPN 12 persen pada 1 Januari 2025 dan paket kebijakan insentif fiskal paling lambat pekan depan.
“Ya moga-moga paling lambat minggu depan, kalau bisa minggu-minggu ini,” kata Sri Mulyani saat ditemui di Gedung Juanda I, Jakarta, Rabu (11/12/2024).