Hari kedua KTT G20, Presiden Jokowi mendorong dunia memiliki akses digital yang setara. Hal ini tercetus dari keprihatinan akan nasib 2,9 miliar penduduk dunia belum bisa menikmati internet.
“Sebanyak 2,9 miliar penduduk dunia belum terhubung internet. Termasuk 73 persen penduduk dari negara kurang berkembang. Karena, infrastruktur digital di dunia saat ini, belum merata,” tegas Jokowi saat membuka sesi 3 KTT G20 di Nusa Dua, Bali, Rabu (16/11/2022).
Padahal, kata Jokowi, era disrupsi saat ini, mengharuskan seluruh penduduk dunia melek internet. Sebuah negara bisa maju apabila bisa menguasai ekonomi digital yang sedemikian pesatnya. Bahkan sempat menjadi pilar ketahanan di masa pandemi COVID-19.
Selanjutnya, mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI ini, menyampaikan dahsyatnya kontribusi ekonomi digital terhadap perekonomian suatu negara.
“Ekonomi digital sedikitnya menyumbang 15,5 persen kepada produk domestik bruto (PDB) global. Ini membuka peluang masyarakat kecil menjadi bagian dari rantai pasok global,” paparnya.
Sebagai Presidensi G20 Bali, kata dia, Indonesia mendorong transformasi digital untuk mempercepat pemulihan global. Dalam G20, sudah ada digital economy working group yang mendorong percepatan transormasi ekonomi digital.
“Ada tiga hal yang menjadi fokus G20. Pertama, kesetaraan akses digital. Ini dilatarbelakangi 2,9 miliar penduduk dunia yang belum terhubung internet. Dari jumlah itu, 73% di antaranya merupakan penduduk negara kurang berkembang. Dan, sebanyak 290 juta penduduk tinggal di wilayah tanpa internet nirkabel,” ungkap Jokowi.
Ke depan, Jokowi mendorong adanya solusi untuk menggerus ketimpangan digital dunia. “Ketimpangan ini harus diperbaiki. Forum KTT G20 ini, harus bisa memobilisasi investasi yang arahnya membangun infrastruktur digital. Agar bisa terjangkau bagi semuanya,” tambah Jokowi.
Kedua, lanjut Jokowi, pentingnya literasi digital. Dia memimpikan seluruh rakyat di dunia bisa melek digital. Hal itu hanya bisa terwujud apabila literasi digital bisa terwujud. Ketiga, lingkungan digital yang aman.
“Saat ini, perkembangan digital diwarnai dengan hoaks dan perundungan siber yang bisa memecah persatuan dan mengancam demokrasi. Selain itu, ada kebocoran data yang berpotensi kerugian ekonomi hingga US$ 5 triliun pada 2024,” imbuh Jokowi.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)