Anggota Komisi IX DPR RI Ashabul Kahfi merespon soal masuknya produk Mayora seperti biskuit dan sereal pada menu makan bergizi gratis (MBG) selama Ramadan.
Khafi mengatakan pihaknya bakal melakukan rapat kerja (Raker) dengan kepala badan gizi nasional (BGN), Dadan Hindayana untuk meminta penjelasan.
“Kami akan meminta penjelasan lebih lanjut kepada pihak terkait agar kebijakan ini dapat dipahami secara utuh dan tidak menimbulkan kekhawatiran berlebih di masyarakat. InsyaAllah dalam waktu dekat kami raker dengan BGN,” ujar Khafi kepada inilah.com, Jakarta, Selasa (11/3/2025).
Khafi belum menjelaskan secara rinci kapan rapat kerja itu bakal dilaksanakan. Meskipun begitu, dia menyoroti pergantian menu selama ramadan yang diganti dengan roti, energen dan telur. Menurutnya menu tersebut hanya sementara saja.
“Kami juga memahami bahwa kebijakan ini bersifat sementara dan belum tentu diterapkan secara merata di seluruh Indonesia,” katanya.
Dia mengatakan, Komisi IX akan tetap berpegang pada prinsip bahwa Program MBG harus berkolaborasi dengan UMKM dan menjadi prioritas utama.
“Kami akan memastikan pendekatan yang diambil tetap mempertimbangkan keberpihakan pada pelaku usaha lokal sekaligus menjamin kualitas gizi yang diberikan kepada masyarakat,” tuturnya.
Diketahui, beredar di media sosial beberapa warganet yang membagikan foto penampilan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) selama Ramadan. Menu yang disajikan berupa sebutir telur, tiga biji kurma, buah, dan dua makanan instan produksi Mayora, seperti Energen dan biskuit Roma Kelapa.
Di sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus adanya permainan dalam penunjukkan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPB) alias dapur makan bergizi gratis (MBG).
Hal di disampaikan Ketua KPK Setyo Budiyanto, merespons keresahan publik soal dugaan perbedaan perlakuan antara satu SPPG dengan yang lainnya. Disebut ada lokasi dapur MBG yang terkesan penunjukannya dipaksakan.
“Ada yang mendapat perlakuan khusus dalam penentuan SPPG atau pihak-pihak yang menjadi dapur, termasuk pembangunan fisiknya dan bahan bakunya,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Jakarta, dikutip Sabtu (8/3/2025).
Menurut Setyo, lokasi yang tidak sesuai itu bisa merusak kondisi makanan saat diberikan kepada para siswa. Pemerintah diminta menindaklanjuti temuan ini.
“Ini tentu menjadi perhatian untuk bisa ditertibkan,” ujar Setyo.
Selain itu, dia juga menyampaikan adanya informasi terkait dugaan pengurangan harga nilai makanan yang tidak sesuai dengan harga yang telah ditetapkan.
“Kami sudah menerima laporan adanya pengurangan makanan yang seharusnya diterima senilai Rp10.000, tetapi yang diterima hanya Rp8.000. Ini harus jadi perhatian karena berimbas pada kualitas makanan,” tuturnya.
“Ini baru informasi. Tapi karena kegiatannya adalah bersifat kegiatan pencegahan, maka kami sampaikan dengan harapan informasi ini bisa segera disikapi secara preventif,” kata Setyo.
Setyo mengatakan temuan itu sudah disampaikan saat bertemu dengan pihak Badan Gizi Nasional (BGN) agar dapat diantisipasi. Kepala BGN Dadan Hindayana, kata Setyo, menerima secara baik info tersebut.
“Jangan sampai nanti sudah terlalu banyak, sudah semakin membesar, sudah terjadi di mana-mana, malah akhirnya menjadi sesuatu yang kontraproduktif,” ucapnya.