Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir merespons Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai yang meminta anggaran kementeriannya dinaikkan dari Rp64 miliar menjadi Rp20 triliun.
Menurutnya, penambahan anggaran bisa dipenuhi selama angkanya masuk akal dan sesuai dengan kondisi keuangan negara.
“Nanti kan mereka akan mengajukan ke Komisi XIII, anggaran-anggaran itu dibutuhkan untuk apa saja. Biasanya kan seperti itu. Dan anggaran ini kan nanti akan dibahas sekitar bulan April-Mei. Ini kan akan masuk anggaran dibahas di 2025 untuk 2026. Kalau anggaran 2024 untuk anggaran 2025 kan sudah selesai dibahas kemarin,” kata Adies Kadir di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2024).
Dia mengatakan, pihak DPR nantinya akan mempelajari kembali seluruh pengajuan program dari Kementeruan HAM. Jika Program-program yang akan dikerjakan nanti dianggap realistis, maka ada peluang anggaran kementerian yang dipimpin Natalius bisa naik.
“Jadi pembahasannya nanti akan dibahas di tahun 2025 sekitar dimulai sekitar bulan April. Nah nanti rekan-rekan di Komisi XIII pasti akan melihat apa saja yang dibutuhkan. Dari Rp60 itu sampai ke Rp20 triliun nanti akan dilihat apakah visibel atau tidak. Kalau visibel tentu akan disetujui,” ujarnya.
Adies menilai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjadi pihak yang pertama kali menelaah apakah kenaikan anggaran itu masuk akal atau tidak. Pasalnya, banyak juga kementerian-kementerian baru yang membutuhkan anggaran.
“Kementerian lama saja kemarin anggarannya kan masih ada yang kurang, ada minta penambahan. Belum lagi ada kementerian baru. Nah nanti mungkin akan dilihat di sana, kawan-kawan Komisi XIII Ini kan mulai raker-raker ya, jadi nanti mungkin akan dilihat. Mereka kan pasti akan curhat pada saat raker apanya yang kurang, apanya yang perlu ditambah,” ucapnya.
Lebih lanjut, Adies menyebut DPR RI dan Kemenkeu akan menyetujui penambahan anggaran kementerian selama kenaikannya masih masuk akal. Serta APBN memenuhi penambahan anggaran tersebut.
“Maka inilah tugas dari Menteri Keuangan dan teman-teman di Komisi XIII, khususnya di DPR ini, kemudian nanti naik ke Banggar. Kebetulan saya juga Korekkeu nanti kita akan lihat laporan-laporan dari teman-teman terkait dengan anggaran-anggaran tersebut. Semua masuk akal, tetapi masuk akal itu juga harus disesuaikan dengan kondisi keadaan anggaran pendapatan negara kita,” tuturnya.
Natalius Minta Anggaran Kementerian HAM Naik Jadi Rp20 Triliun
Sebelumnya, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyoroti anggaran Kementerian HAM yang hanya mendapatkan jatah Rp64 miliar.
Anggaran ini terbilang kecil bila dibandingkan dengan Kementerian Hukum yang mendapatkan pagu anggaran Rp7,2 triliun, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan pagu anggaran Rp13,3 triliun.
Natalius Pigai pun meminta tim transisi segera melakukan perombakan demi tercapainya visi misi Presiden Prabowo Subianto.
“Kenapa Presiden mau bikin Kementerian HAM, berarti ada sesuatu besar yang mau dibikin, maka tim transisi rombak itu anggaran. Rombak itu dari Rp20 triliun cuma Rp64 miliar, enggak bisa, tidak tersampaikan kinerja visi misi Presiden RI Prabowo Subianto,” ujar Pigai di Gedung Kemenkumham, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (21/10/2024).
Ia mengaku sudah berkomunikasi dengan Ketua Bappenas dan Menteri Keuangan terkait anggaran Kementerian HAM ini.
“Saya sudah bicara langsung dengan Ketua Bappenas dan saya sudah bicara Menteri Keuangan, kami akan membangun pembangunan HAM, baik fisik dan non fisik,” tandasnya.