Komisi I DPR diminta mengeritisi tudingan yang menyebutkan, KSAD Jenderal Dudung Abdurachman mengatur alutsista. Kendati Mabes AD telah memberi klarifikasi dan membantah tudingan tersebut, DPR dianggap perlu untuk melakukan penelusuran.
Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menilai tudingan tersebut terlalu sumir. Namun bukan berarti DPR menganggap tudingan tersebut tidak penting karena parlemen bisa mengonfirmasinya langsung kepada Kemenhan dan Mabes AD.
“Ya enggak apa-apa sih bertanya. Tapi tentu Komisi I juga paham bahwa pengadaan alutsista itu domain Kemenhan bukan KSAD,” kata Khairul Fahmi, di Jakarta, Senin (9/5/2022).
Fahmi menilai tudingan yang menyebutkan Dudung melalui kerabatnya mengatur proyek alutsista TNI AD masih sumir karena pengadaan alutsista baru direalisasikan pada kuartal I tahun 2022. Sementara Dudung menjabat KSAD pada November 2021.
Selain itu, Fahmi menyinggung, mekanisme pengadaan alat pertahanan dan keamanan (Alpahankam) TNI AD berada di Kemenhan sesuai dengan Permenhan nomor 14/2020 tentang Pelaksanaan Pengadaan Alpahankam di Lingkungan Kemenhan dan TNI. Sementara peran TNI AD hanya memberikan dukungan teknis seperti rencana kebutuhan terkait spesifikasi dan jumlah.
“Belum ada pengadaan alutsista yang direalisasikan pada kuartal I 2022 ini, lagipula kalaupun ada pengadaannya kan dikelola oleh Kemenhan, bukan Mabesad. Seandainya benar bahwa terdapat pengadaan alutsista yang melibatkan kerabat KSAD, masih sulit untuk membuktikan bahwa KSAD melakukan praktik kolusi,” tuturnya. [WIN]
Beri Komentar (menggunakan Facebook)