Ketua DPR RI Puan Maharani meminta aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti kasus penyerangan KKB yang menewaskan enam guru di Kabupaten Yahukimo, Papua.
“Pemerintah segera menindaklanjuti dan melakukan langkah antisipasi dan mitigasi. TNI Polri melakukan langkah antisipasi dan mitigasi,” kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (25/3/2025).
Dia menilai peristiwa penyerangan terhadap guru dan tenaga Kesehatan (nakes)merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia serta menghambat pembangunan di Papua.
“Ini adalah tindakan yang tidak manusiawi dan menghambat upaya pembangunan di Papua. Guru dan tenaga kesehatan adalah pahlawan kemanusiaan yang harus dilindungi, bukan menjadi korban kekerasan,” tutur Puan.
Puan meminta pemerintah bersama TNI/Polri untuk meningkatkan keamanan di wilayah konflik Papua, karena KKB sudah berluang kali melakukan aksinya. Ia berharap kejadian penyerangan serupa tidak kembali terulang.
“DPR mendesak pemerintah dan aparat keamanan untuk meningkatkan pengamanan di daerah rawan konflik seperti Yahukimo,” tegasnya.
Sebelumnya, Kodam XVII Cenderawasih menyatakan KKB telah menyerang dan membakar rumah guru hingga menewaskan enam orang guru secara tidak berperikemanusiaan.
“Aksi yang dilakukan KKB itu biadab, membunuh, membakar korban yang ada di dalam rumah dalam keadaan hidup,” kata Kapendam XVII Cenderawasih Kol Inf Chandra Kurniawan di Jayapura, Minggu (23/3/2025).
Menurutnya, aksi yang dilakukan KKB sangat keji karena membunuh dengan membakar hidup-hidup enam orang guru di rumahnya, serta membakar bangunan sekolah yang ada di di Kampung Anggruk Distrik Anggruk Kab. Yahukimo pada Jumat (21/3/2025).
“Para korban belum dapat dievakuasi, namun TNI-Polri bersama Pemda Yahukimo sedang berupaya untuk mengevakuasi para korban,” kata Kol Inf Chandra seraya menambahkan, dari laporan yang diterima terungkap bila KKB juga melakukan aksi merampok uang warga.
Adapun korban sementara yang terhimpun empat orang, yaitu T (guru), F (guru), F (guru) dan I (nakes), sedangan dua korban lainnya masih di data.