Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Alhabsyi memperingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera berbenah demi mengembalikan kepecayaan publik. Pasalnya, hasil survei Centre for Strategic and International Studies (CSIS) menunjukkan kepercayaan publik terhadap KPK merosot diduga imbas permasalahan hukum yang melibatkan pegawai hingga pimpinan lembaga itu.
“Jangan sampai ada yang di luar aturan dan tengok kanan kiri,” kata Aboe dalam keterangannya dikutip Minggu (31/12/2023).
Dia menjelaskan, sebagai lembaga penegakan hukum, KPK wajib mengevaluasi internalnya rinci dan terstruktur. Sebab, ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, KPK merupakan besar dan punya banyak kewenangan.
Aboe pun memahami jika kepercayaan publik terhadap KPK menurun. Mengingat, ujar dia melanjutkan, publik memiliki peran krusial dalam memantau kinerja lembaga penegak hukum seperti KPK.
Aboe pun melontarkan sebuah pantun untuk KPK.
“Pulang memancing membawa sepat, janganlah salah memancing buaya. Kita dukung KPK lebih kuat, agar kepercayaan publik semakin terjaga,” kata Aboe.
Diketahui, Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes mengungkapkan berdasarkan pada rilis survei CSIS periode 13-18 Desember 2023 menyatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga penegak hukum yang paling tidak dipercaya publik.
“Kalau kita bandingkan di antara lembaga-lembaga penegak hukum, memang trust (kepercayaan) KPK saat ini angkanya cukup mengkhawatirkan. Saat ini trust publik atau pemilih pada KPK hanya berada di angka 58,8 persen,” kata Arya dalam pemaparan hasil survei CSIS bertajuk ‘Peta Pilpres Terkini Pasca Debat Capres’ di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Rabu (27/12/2023).
“Tentu ini kabar buruk sebenarnya, karena di awal-awal dulu dan beberapa tahun kemarin, tiga tahun sebelumnya, KPK tiga teratas dan sekarang drop, tentu mengkhawatirkan bagi kita dalam agenda pemberantasan korupsi,” kata Arya menambahkan.
Sebagai informasi, survei CSIS dilakukan pada periode 13-18 Desember 2023 melalui wawancara tatap muka. Penarikan sampel sepenuhnya dilakukan secara acak menggunakan metode multistage random sampling.
Jumlah sampel 1.300 responden yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia dengan margin of error lebih kurang 2,7 persen.