DPR Setujui Anggaran BNPB Tahun 2025 Sebesar Rp1,43 Triliun

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang. (Foto: DPR RI)

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) diharapkan dapat lebih lebih proaktif berkoordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) terkait dengan upaya mitigasi bencana.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang dalam rapat kerja dengan Kepala BNPB Suharyanto di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

“BNPB perlu lebih proaktif guna memastikan upaya mitigasi bencana berjalan efektif dan berkelanjutan,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut, Marwan juga menyampaikan bahwa berdasarkan kesimpulan rapat kerja itu Komisi VIII DPR RI menyetujui anggaran BNPB untuk tahun 2025 sebesar Rp1,43 triliun. Anggaran tersebut diketahui mencakup sejumlah hal, seperti Program Dukungan Manajemen sebesar Rp306,4 miliar dan Program Ketahanan Bencana sebesar Rp1,12 triliun.

Selain itu, Komisi VIII juga mencatat realisasi anggaran BNPB pada 2024 telah mencapai 80,71 persen dari total anggaran Rp3,34 triliun. Komisi VIII juga meminta BNPB meningkatkan anggaran untuk mitigasi dan bantuan bencana, termasuk dukungan bantuan internasional.

Komisi VIII mengusulkan revisi terhadap Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, guna menyesuaikan regulasi dengan tantangan kebencanaan terkini. Sejalan dengan tujuan itu, Komisi VIII DPR RI dan BNPB pun akan melakukan pendalaman lebih lanjut terkait dengan program serta kelembagaan BNPB demi memperkuat kesiapan Indonesia dalam menghadapi bencana.

BNPB juga didesak untuk melakukan seleksi ulang terhadap calon Unsur Pengarah BNPB agar penanganan kebencanaan dapat berjalan sesuai harapan. Dengan anggaran baru dan dukungan penuh dari DPR itu, BNPB diharapkan dapat semakin sigap dalam menghadapi berbagai tantangan kebencanaan di masa mendatang.

Topik