Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta, Suhaimi meminta Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono tidak menjadi boneka politik yang membawa kepentingan partai politik tertentu di 2024.
Pasalnya, Heru bakal memimpin DKI Jakarta hingga pelaksanaan Pilkada DKI 2024 dan pemilu 2024 yang rawan mobilisasi maupun penyalahgunaan wewenang dari penjabat kepala daerah.
“Tidak menimbulkan kepentingan partai tertentu. Untuk kepentingan DKI yang harus saya kira dititik berat. DPRD akan bareng mengawal, sembilan fraksi mengawal jalannya pemerintahan dengan anggaran cukup besar,” kata Suhaimi kepada Inilah.com, Jumat (7/10/2022).
Di sisi lain, Suhaimi juga menekankan bahwa Heru harus mampu menjalin komunikasi yang harmonis dengan DPRD, terutama dalam pembahasan strategis terkait Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI tahun 2023.
Selain itu, Heru juga diminta untuk melanjutkan program pembangunan yang digagas Anies Baswedan di masa transisi.
“Tentang APBD akan ada pembahasan 2023 perlu mendapatkan perhatian serius untuk melanjutkan pembangunan di DKI terutama hal yang belum selesai bisa diselesaikan dalam masa Pj DKI,” ungkap dia.
“Kita berharap DKI akan lebih baik, apalagi sudah dirintis dan dikerjakan oleh Pak Anies untuk dilanjutkan,” sambung dia.
Suhaimi berharap Heru bisa menjaga situasi kondusif di tengah masyarakat dengan mengedepankan kepemimpinan yang humanis agar tak terjadi pembelahan maupun konflik di masyarakat.
“Jadi situasi harus kondusif di DKI dan harus terus dijaga kenyamanan, keamanan dan kerukunan itu harus dijaga ini tahun politik. Itu penting sekali,” pungkasnya.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)