Terkait dugaan manipulasi laporan keuangan PT Waskita Karya (Persero/WSKT) Tbk dan PT Wijaya Karya (Persero/WIKA) Tbk, diharapkan tidak berdampak kepada pengerjaan proyek strategis nasional (PSN).
Hal itu disampaikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono di Jakarta, Rabu (7/6/2023). Karena, cukup banyak proyek infrastruktur dan PSN yang digarap WSKT maupun WIKA. “Alhamdulillah, tidak ada masalah (pengerjaan proyek). Sampai sekarang enggak ada apa-apa,” ungkap Menteri Basuki.
Kementerian PUPR, kata Menteri Basuki, hanya sebatas mengawasi pelaksanaan proyek infrstukrus yang digagas pemerintah. Termasuk ya itu tadi, PSN. Sedangkan terkait laporan keuangan, bukan domain kementerian yang dipimpinnya.
“Evaluasinya hanya pengerjaan kontrak-kontrak dari PUPR. Semuanya kita selamatkan, agar pengerjaan sesuai. Yang lain-lain, termasuk soal laporan keuangan, domainnya corporate action,. Ada di Kementerian BUMN,” ungkapnya.
Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia (BEI), I Gede Nyoman Yetna mengaku sudah memanggil keduanya untuk dimintai keterangan terkait dugaan manipulasi laporan keuangan. “Kami sudah lakukan hearing, sudah follow up dengan permintaan penjelasan tentu. Tentunya enggak bisa kita buka. Masih ada beberapa hal yang statusnya masih berjalan,” terang Yetna.
Pihak BEI, lanjut Yetna, sudah bertemu langsung dengan jajaran direksi perseroan dan sudah mengirimkan inquiry (pengecekan). “Biarkan mereka mendapatkan kesempatan untuk mengklarifikasi dan kemudian tentu bukan perusahaan saja kita panggil pihak terkait,” kata dia.
Heboh dugaan manipulasi laporan keuangan WSKT dan WIKA, dilontarkan Wakil Menteri (Wamen) BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo, saat rapat dengan Komisi VI DPR, Senin (5//6/2023).
Tiko, sapaan akrabnya, mengatakan, baik WSKT maupun WIKA, acapkali melakukan klaim keuntungan dalam laporan keuangannya. Padahal, cash flow keduanya tidak pernah positif. “Sebenarnya ini apakah memang pelaporan keuangan selama ini riil atau jangan-jangan perlu restatement karena selama ini laporan keuangannya tidak riil. Ini kami akan ada restatement,” kata Tiko.
Saat ini, lanjut Tiko, Kementerian BUMN tengah melakukan investigasi bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Diharapkan sebentar lagi rampung.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)