PDIP mendorong kampus ikut membuat komite pengawasan untuk mengawasi lembaga survei politik. Tujuannya, sebagai salah satu upaya mengantisipasi kecurangan pemilu berupa pengondisian Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 melalui hasil survei.
“Jadi, diusulkan saja nanti pembentukan semacam komite independen dari kalangan perguruan tinggi untuk mengaudit hasil-hasil survei karena ini terkait dengan kepentingan rakyat, terkait dengan kualitas demokrasi,” kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (2/1/2024).
Dia menjelaskan, mekanisme pengawasan akan mampu mengaudit lembaga survei mana yang menggunakan metodologi penelitian secara benar.
Ketua Badan Kebudayaan Nasional (BKN) PDIP Aria Bima menambahkan, dirinya mendengar informasi pengondisian dari koleganya yang berada di kubu calon presiden dan calon wakil presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN). Aria yang juga tercatat sebagai Wakil Ketua Komisi VI DPR RI sering berdiskusi mengenai Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 dengan rekan-rekan dari pendukung AMIN di NasDem, PKB, dan PKS.
“Saya dengan teman-teman Komisi VI dari 01 (kubu AMIN), memang melihat ada satu desain untuk menggiring opini satu putaran. Jadi, kami melihat ada lembaga survei yang diharapkan hasil-hasil itu satu putaran. Kami cermati betul, antarlembaga survei sendiri harusnya dipertemukan untuk menguji dan meneliti juga didalam mengambil respondennya seperti apa,” katanya.
“Kenapa misalnya untuk swing voters itu masih ada juga yang terlalu tinggi. Kenapa justru paslon yang disuruh komentar, harusnya media baik itu TV One, Kompas CNN, dan lain-lain mempertemukan antar lembaga survei, untuk menguji teknologi secara akademis,” ujar Aria menambahkan.