Temuan oknum politikus NasDem diduga selewengkan Program Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) untuk gaet elektoral kerabatnya di Pilkada Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat 2024, tak kunjung diusut.
Aktivis Pendidikan Jakarta dan Indonesia yang Berkeadilan (Kopaja), Ubaid Matraji heran mengapa temuan ini tidak kunjung ditelusuri oleh pihak berkait. Ironisnya, yang ditekan selalu saja penerima KIP-K dan KJP.
“Maka jangan hanya siswanya saja yang ditindak. Gitu kan Kemarin yang ditindak hanya siswanya itu. Kemudian mereka mengundurkan diri. Mereka dicoret dari daftar KJP atau KIP-K,” kata dia, di Jakarta, Minggu (7/7/2024).
Ubaid menilai, lebih baik program ini dihapus saja. Sebab, selama ini proses penyaluran tidak tepat sasaran dan sering dijadikan sebagai alat menggenjot suara calon kandidat politik tertentu.
“Karena itu kita ingin udah ke depan nggak usah ada KIP, nggak usah ada KJP. Karena nyatanya ini dipolitisasi, ini dipolitisir oleh kelompok -kelompok tertentu untuk mendulang suara dan seterusnya,” ucapnya.
Sebelumnya, Staf Khusus (Stafsus) Presiden Bidang Pendidikan dan Inovasi Billy Mambrasar menyatakan timnya menemukan sejumlah permasalahan terkait penyaluran Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK), terutama di Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat.
Laporan ini, kata dia, didapatkan dari sejumlah pemuda yang mengeluhkan penggunaan program KIPK sebagai bahan kampanye oknum anggota DPR, untuk kepentingan kerabatnya yang maju pada Pilkada 2024.
“Memang ada laporan bahwa beberapa oknum mempergunakan program KIP-K ini sebagai bahan kampanye mereka. Selaku Stafsus Presiden, saya menampung aspirasi para pemuda dan pemudi Sulbar ini, dan segera menindaklanjuti dengan Policy Memo atau Rekomendasi Kebijakan kepada Presiden RI,” ujar Billy.
Ia menegaskan, sikap kritisnya ini dilakukan untuk memastikan tidak terjadinya konflik kepentingan dalam penyaluran KIPK, seperti yang sering terjadi selama ini.
Informasi yang beredar, oknum anggota DPR yang dimaksud berasal dari Fraksi Partai NasDem dan bertugas di Komisi X yang membidangi pendidikan. Bahkan disebut-sebut oknum tersebut giat menyuarakan mengenai program KIP-K.
Hingga saat ini, baru ada dua pasangan bakal calon yang mendeklarasikan diri maju di Pilkada Kabupaten Polman. Salah satunya Dirga Adhi Putra Singkarru. Ia telah resmi dideklarasikan sebagai bakal calon bupati, pada Minggu (9/6/2024) lalu, oleh Partai NasDem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi NasDem Ratih Megasari Singkarru didapuk jadi ketua tim pemenangan. Ratih memang bukan orang jauh Dirga, mereka adalah kakak-adik. Saat deklarasi di Hotel Ratih Polewali, ia terang-terangan ‘jualan’ janji pemberian beasiswa KIP-K.
Ratih mengklaim selama ini sudah berhasil mendistribusikan Rp1 triliun beasiswa KIP-K ke Polman dan jumlah itu akan bertambah banyak jika para warga Polman mau memenangkan Dirga-Iskandar dalam kontestasi pilkada.