Market

Duit APBD Rp200 Triliun Parkir di Bank, Sri Mulyani Semprot Kepala Daerah

Bukan sekali ini saja, Menteri Keuangan Sri Mulyani dibikin jengkel para kepala daerah di Indonesia. Ya, lantaran mereka lebih suka menyimpan duit kas daerah di bank, ketimbang untuk membangun daerahnya.

“Transfer kami ke daerah itu rutin lho. Memang ada beberapa persyaratan. Tetapi tetap daerah sekarang itu masih punya Rp 200 triliun di bank. Ini kan menggambarkan adanya ironis. Resources ada, dananya ada, tapi tidak bisa dijalankan,” kata Sri Mulyani di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, dikutip Jumat (17/6/2022).

padahal, kata sri Mulyani, pemerintah pusat rutin melakukan transfer ke daerah. Namun, realisasi belanja modal pembangunan infrastruktur dasar di daerah, jauh dari harapan. Banyak daerah memarkir APBD di bank.

Mau tahu jumahnya? Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyebut angka fantastis, Rp200 triliun per Mei 2022. Angka ini naik ketimbang 2021 sebesar Rp172 triliun dan 2020 senilai Rp165 triliun.

Dengan jumbonya dana daerah yang mengendap di bank, kata Sri Mulyani, berbagai program pembangunan infrastruktur dasar untuk kepentingan rakyat, menjadi terlantar.

Salah satunya penyediaan air bersih. Padahal, banyak rakyat daerah membutuhkan sarana dan prasarana infrastruktur.

Harus diakui, masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman Indonesia, banyak yang tidak memiliki sarana mandi, cuci, kakus (MCK) yang memadai.

“Begitu pun kemiskinan di daerah yang masih tinggi. Bapak/Ibu sekalian lihat begitu menerima transfer dari pusat langsung gampang bayar gaji saja. Apalagi ini sebentar lagi gaji ke-13. Wong ada by account by number. Yang perlu dipikirkan kenapa belanja barangnya banyak,” ucap Sri Mulyani. .

Kecepatan menjalankan instrumen, lanjutnya, penting bagi daerah. Sebab hal itu dipengaruhi kecepatan dalam belanja anggarannya. Hingga akhir Mei 2022, belanja pemerintah daerah minus 17 persen. Dari Rp270 triliun susut menjadi Rp223 triliun.

“Belanja kita tahun ini minus 17 persen dari belanja kita tahun lalu. Sebanyak 17 persen ya, bukan 1 persen, atau 5 persen. Bapak Ibu sekalian nanti perlu melihat, apa yang menjadi kendala,” ucapnya.

Sri Mulyani juga menyoroti realisasi belanja sebesar Rp223 triliun tersebut banyak dialokasikan untuk gaji pegawai. Totalnya mencapai Rp113 triliun dari Rp223 triliun.

Sementara, belanja modal untuk peningkatan kualitas SDM justru kecil. Yakni cuma Rp12 triliun.

Belanja modal ini juga lebih rendah dibanding tahun lalu yang sebesar Rp14 triliun. Adapun belanja lainnya Rp44 triliun. “Kalaupun Rp223 triliun kita belanjakan, mayoritas Rp113 triliun adalah untuk bayar gaji yang sudah nggak perlu mikir lagi caranya merealisasikan,” pungkas Sri Mulyani.

Beri Komentar (menggunakan Facebook)

Back to top button