Diam-diam, duit APBN yang digelontorkan untuk membangun Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim), periode 2022-Mei 2024, mencapai Rp72,1 triliun. Hasilnya, masih jauh dari harapan.
Presiden Jokowi sendiri yang mengumumkan bahwa progres pembangunan IKN pada 17 Agustus 2024 baru 15 persen. Masih kurang 85 persen dari rampung.
“Jangan bayangkan Upacara 17 Agustus (2024) sudah jadi semuanya. Tidak seperti itu. Paling nanti 17 Agustus itu dihitung semuanya secara keseluruhan, mungkin ya 15 persen,” kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, beberapa waktu lalu.
Dia menegaskan kembali bahwa IKN adalah sebuah mimpi jangka panjang, yang pembangunannya tidak akan selesai hanya dalam 2 atau 3 tahun. Namun butuh 15-20 tahun.
“IKN itu kan bukan dibangun 2 tahun, 3 tahun, ini sebuah mimpi besar jangka panjang, proyek jangka panjang. Mungkin 15-20 tahun,” kata Jokowi.
Bisa jadi Jokowi mulai sadar bahwa membangun IKN tak bisa bicara waktu 1-2 tahun tapi 15 hingga 20 tahun. Dan jangan lupa, proyek ini perlu dana besar. Bahkan estimasinya mencapai Rp466 triliun. Tidak mungkin mengandalkan duit dari APBN. Akan semakin lama dan mangkrak.
Berharap duit masuk dari investor masuk pun, peluangnya kecil. Karena investor belum melihat adanya potensi bisnis yang menggiurkan dari IKN. Karena, infrastruktur masih jauh dari siap, jumlah penduduk masih sedikit.
Di sisi lain, duit APBN yang digelontorkan untuk IKN sejak 2022 hingga Mei 2024 saja, jumlahnya mencapai Rp72,1 triliun. Atau setara 15 persen dari total nilai proyek IKN. Mungkin hanya kebetulan, persis dengan pernyataan Jokowi.
“IKN yang jadi perhatian dari 2022-2024 itu, dialokasikan anggaran (APBN) Rp72,1 triliun,” kata Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, Jakarta, Jumat (26/4/2024)
Pada 2022, realisasi IKN sudah mencapai Rp5,5 triliun dan 2023 sebesar Rp27 triliun dan tahun ini alokasinya mendekati Rp40 triliun. “Namun pelaksanaan hingga April Rp4,3 triliun ini baru 11 persen,” jelasnya.
Rinciannya pada klaster infrastruktur Rp2,3 triliun, meliputi pembangunan gedung kawasan Istana Negara, pembangunan tower rusun ASN dan Hankam serta rumah tapak menteri. “Progres realisasi fisik 13,5 persen,” ujarnya.
Dalam klaster infrastruktur, APBN digunakan untuk pembangunan gedung di Kawasan Istana Negara, Kawasan Kemenko dan Kementerian lainnya, serta Gedung Otorita IKN (OIKN).
Selain itu, realisasi anggaran negara juga digelontorkan untuk pembangunan Tower Rusun Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pertahanan dan Keamanan (Hankam), Rumah Tapak Menteri serta proyek-proyek krusial lainnya, termasuk infrastruktur pengendalian banjir.
“Jadi Sepaku Semoi, embung dan pengendalian banjir itu menggunakan seluruh APBN kita,“ tutur Menkeu.
Lebih lanjut, Bendahara Negara itu juga merinci penggunaan anggaran untuk klaster non infrastruktur yang sebesar Rp2 triliun atau 65,5 persen dari total pagu sebesar Rp3,1 triliun.