Menteri BUMN Erick Thohir (Etho) menyebut lahirnya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), sangat positif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi.
Menteri Etho mengatakan, BPI Danantara merupakan terobosan dari Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong pertumbuhan ekonomi meroket hingga 8 persen, lewat investasi.
Sehingga, perekonomian nasional di era Prabowo tidak selalu bergantung kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negera (APBN), melainkan dari dana yang dihasilkan dari korporasi.
“Ini bisa dipakai mengintervensi percepatan investasi atau pertumbuhan ekonomi, baik tadi intervensi yang namanya hilirisasi, apakah pangan, apakah listrik, apakah energi dan lain-lainnya,” ujar Menteri Etho di Jakarta, Senin (10/2/2025).
Pembentukan BPI Danantara tertuang dalam Undang-undang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) yang telah disahkan pada rapat paripurna ke-12 Masa Sidang-2 2025, Selasa (4/2/2025).
Beleid ini merupakan revisi ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.
Namun demikian, ia menolak berkomentar perihal posisinya sebagai Ketua Dewan Pengawas BPI Danantara. Menurutnya, belum ada keputusan resmi terkait penunjukan tersebut. “Saya belum bisa komen, kalau tidak ada black and white-nya,” ucapnya.
Selain itu, Menteri Etho menyampaikan, kehadiran UU BUMN yang baru, diharapkan efektif dalam mempercepat konsolidasi BUMN. Baik dalam penutupan maupun penggabungan perusahaan negara.
Dalam proses penggabungan atau penutupan perusahaan BUMN, kata dia, biasanya membutuhkan waktu 2 hingga 3 tahun. Namun, dengan UU baru, hanya memakan waktu 6 bulan.
“Yang pasti RUU BUMN kemarin ada tiga hal yang positif, di mana salah satunya percepatan untuk RUU BUMN melakukan konsolidasi baik menutup, menggabungkan,” kata Menteri Etho.