Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat Santoso menilai pemisahan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), akan memberikan citra positif bagi pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto nantinya.
“Saat ini penanganan HAM sepertinya kurang optimal, mungkin karena hanya ditangani Dirjen. Sehingga pengambilan keputusannya ada di Menteri ditambah sudah ada Komnas HAM,” ujar Santoso kepada Inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Jumat (27/9/2024).
Ia mengatakan langkah ini akan menjadi terobosan sekaligus memberikan citra baik di mata internasional terkait penegakan HAM di Indonesia.
“Itu menjadi penilaian yang baik bukan hanya di dalam negeri, tapi juga opini internasional bahwa Prabowo sangat konsen dalam penanganan HAM di Indonesia, sampai membentuk kementerian HAM di kabinetnya,” tuturnya.
Meski begitu, ia mengingatkan pemisahan sebuah kementerian harus dilakukan dengan cermat, agar tidak berujung pada pemborosan anggaran.
“Yang utama dari amanat UU tentang kementerian itu adalah agar kabinet yang dibentuk, memperhatikan efesiensi kerja dan anggaran yang ada tidak terjadi pemborosan. Tujuan pembentukan kabinet yang utama adalah untuk merealisasikan visi misi presiden terpilih dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan bangsa, serta negara,” ujar dia.
Sebelumnya, Menkumham Supratman Andi Agtas mengungkapkan, dirinya belum mendapatkan informasi mengenai rencana pemisahan Kemenkumham di era pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
Meski demikian, Supratman mengatakan, Prabowo nantinya memiliki kewenangan untuk mengubah nomenklatur kementerian. Politikus Partai Gerindra ini menambahkan bahwa di internal Kemenkumham belum membahas pemisahan kementerian tersebut.
“Kita belum ke arah sana, ya, karena itu menjadi domain nanti presiden terpilih,” ujarnya usai menghadiri acara Kick Off Peringatan Hari HAM dan Deklarasi Pemilihan Pilkada bagi Pemilih Pemula di Kantor Kemenkumham, Kuningan, Jakarta, Rabu (25/9/2024).
Sementara itu, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa pihaknya masih melakukan simulasi terkait jumlah kementerian dan nomenklatur yang akan digunakan, terutama jika ada kementerian yang dilebur atau dipisahkan.
Dasco juga menyebutkan bahwa penyusunan kabinet Prabowo diharapkan rampung paling lambat H-5 sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih pada 20 Oktober 2024.