Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Alhabsyi menyatakan setuju dengan wacana pengembalian kewenangan DPRD memilih kepala daerah yang digulirkan Presiden RI Prabowo Subianto. Alasannya, Pilkada Serentak memakan anggaran negara yang sangat besar.
“Yang seharusnya bisa dialokasikan untuk kebutuhan masyarakat lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” ujarnya dalam keterangan diterima di Jakarta, Sabtu (14/12/2024).
Dia juga menyoroti praktik politik uang merusak esensi demokrasi karena menggeser fokus dari kualitas kandidat ke kekuatan finansial mereka.
“Rendahnya partisipasi pemilih di beberapa daerah menunjukkan bahwa sistem saat ini belum mampu menarik minat seluruh masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam demokrasi,” ucap dia
Aboe Bakar berpendapat evaluasi pilkada harus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, masyarakat sipil, dan partai politik.
Dia berharap hasil evaluasi nantinya dapat menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan yang lebih baik di masa depan.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menggulirkan wacana pengembalian kewenangan DPRD untuk memilih gubernur dan bupati/wali kota. Hal ini diutarakan saat menghadiri puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar, di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024) malam.
Mulanya, Prabowo menyoroti mahalnya biaya Pilkada yang baru-baru ini dilaksanakan. Ia pun mencontohkan negara lain yang bisa efisien dalam menjalankan pemilihan pemimpin daerah.
“Mari kita berpikir, mari kita tanya, apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam satu dua hari dari negara walaupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing,” kata Prabowo.
“Saya lihat negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD sekali milih ya sudah DPRD itu lah milih Gubernur, milih Bupati,” ungkapnya menambahkan.
Prabowo pun menilai negara-negara tersebut tidak perlu menghabiskan banyak uang hanya untuk menyelenggarakan Pilkada. Ia meyakini tingginya anggaran yang dikeluarkan untuk Pilkada bisa dialihkan untuk kebijakan penting lainnya. “Efisien enggak keluar duit, keluar duit, keluar duit, kayak kita kaya saja,” ucapnya.