Sikap Partai Demokrat yang menyatakan dukungan atas wacana pemilihan kepala daerah dipilih DPRD jadi sorotan. Sebab bertentangan dengan sikap yang pernah ditunjukkan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat masih menjabat dulu.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya mengatakan, keputusan mengenai wacana kepala daerah dipilih DPRD akan bergantung kepada pimpinan partainya.
“Kalau semua kebijakan di Partai Demokrat itu kan tentu di ketua umum (Agus Harimurti Yudhoyono), dan hal-hal yang sangat strategis itu juga ada di ketua majelis tinggi kami, yaitu Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) dengan anggota majelis tinggi,” kata dia di Jakarta, dikutip Rabu (18/12/2024).
Dia menjelaskan, kondisi masa kini dengan masa pemerintahan SBY yang menolak pilkada lewat DPRD, Rifeky menyebut, Partai Demokrat masih melihat situasi saat ini.
“Ya mari kita coba lihat bagaimana situasi hari ini, dan situasi yang lalu. Mungkin kan setiap masa berbeda kebutuhan masyarakat itu,” ujarnya.
wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD muncul, usai Presiden Prabowo Subianto menyinggung sistem politik di Indonesia yang dinilai mahal dan tidak efisien bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga.
“Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itu milih gubernur, milih bupati. Efisien, enggak keluar duit, keluar duit, keluar duit, kayak kita,” kata Presiden Prabowo saat memberikan sambutan dalam acara HUT Ke-60 Partai Golkar, di Sentul International Convention Center, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12).
Sementara, pada 2 Oktober 2014, SBY saat masih menjabat sebagai Presiden menandatangani dua peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) terkait dengan pilkada tidak langsung yang rancangan undang-undangnya telah disetujui DPR untuk menjadi UU Pilkada.
Menurut SBY, penandatanganan kedua perppu tersebut dilakukan sebagai bentuk nyata perjuangan dirinya bersama-sama dengan rakyat Indonesia untuk memperjuangkan pelaksanaan pilkada langsung dengan perbaikan-perbaikan mendasar.
“Izinkan saya berikhtiar demi kedaulatan rakyat dan demokrasi, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat,” kata SBY.