Dunia Usaha Tak Bisa Dorong Masa Jabatan Presiden jadi 3 Periode

Partai Amanat Nasional atau PAN menilai dunia usaha tidak bisa mendorong masa jabatan Presiden jadi tiga periode. Hal ini menjawab klaim dari Menteri Investasi/BKPM, Bahlil Lahadalia yang berharap Pemilu mundur.

Dengan begitu masa jabatan Presiden Joko Widodo atau Jokowi jadi tiga periode.

“Itu klaim yang tidak dapat pertanggungjawabkan secara akademik. Mana buktikan data pengusahanya, siapa saja, dari mana saja, berapa jumlahnya?,” ujar Juru Bicara Muda PAN Dimas Prakoso Akbar, Senin (10/1/2022).

Dia menilai jika pelaku dunia usaha memiliki solusi atas masalah yang sedang terjadi. Tentunya solusi itu bukan dengan memundurkan jadwal Pemilu yang berdampak pada masa jabatan Presiden Jokowi jadi tiga periode.

“Solusi dari masalah yang sedang hadapi para pelaku usaha bukan menunda penyelenggaraan Pemilu 2024. Toh kita pernah menyelenggarakan pilkada serentak di tengah pandemi yaitu pilkada tahun 2020 yang juga cakupannya hampir se-Indonesia,” ujarnya.

“Subjektivitas Bang Bahlil mencederai konstitusi. Obat dari carut marut dunia usaha bukan menunda pemilu,” ujarnya.

Dimas menyebut, apa yang keluar dari mulut Bahlil adalah pendapat pribadi karena saat ini sedang menjadi pejabat negara.

“Mungkin abang Bahlil sedang menikmati kekuasaan, tapi enggak semua pengusaha menikmati apa yang abang rasakan saat ini. Jangan lupakan perjuangan abang sewaktu dulu masih aktivis,” ucapnya.

Sebelumnya, Bahlil Lahadalia klaim dunia usaha ingin kepemimpinan Joko Widodo atau Jokowi jadi tiga periode.

Kalangan dunia usaha ingin kepemimpinan Jokowi jadi tiga periode untuk mendorong perekonomian Indonesia jadi lebih baik ke depannya.

“Kalau kita mengecek dunia usaha rata-rata mereka berpikir bagaimana proses demokrasi dalam konteks peralihan kepemimpinan kalau memang ruang dilakukan proses dimundurkan jauh lebih baik,” ucap Bahlil dalam acara Rilis Temuan Survei Indikator Politik Indonesia pada Minggu (9/1/2022).

Dia mengatakan, dampak pandemi COVID-19 masih belum pulih karena sekarang dalam masa pemulihan. Sehingga harapannya proses politik tidak mengganggu pemulihan ekonomi ini.