Rasuah alias korupsi masih marak di negeri ini. Praktik dan modusnya beragam serta kerap melibatkan pejabat pemerintahan. Terkini, Kasus korupsi penyediaan Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1,2,3,4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang menyeret politikus Partai NasDem Johnny G Plate saat menjabat Menteri Kominfo.
Proyek yang sejatinya ditargetkan meningkatkan akses internet dan telekomunikasi di wilayah 3T atau terdepan, terluar, dan tertinggal ini menjadi arena korupsi yang memunculkan kerugian negara mencapai Rp8,32 triliun.
Sudah tentu, praktik korupsi yang masih subur di Tanah Air memiliki efek domino. Salah satunya pada perkembangan perekonomian Indonesia.
Menurut Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus, salah satu dampak korupsi itu adalah memengaruhi persepsi.
“Korupsi ini bisa mempengaruhi persepsi. Misalnya investor yang mau investasi ke Indonesia, tapi karena lihat ternyata tingkat korupsinya tinggi jadinya tidak jadi investasi ke sini,” kata Heri kepada Inilah.com, Kamis (25/5/2023).
Artinya, kata Heri menjelaskan, maraknya kasus korupsi bisa berdampak kepada daya tarik atau minat investor untuk berinvestasi ke Indonesia. “Akhirnya yang harusnya
banyak investasi, tidak jadi dan pada akhirnya ada keuntungan yang hilang,” ujarnya.
Padahal, Heri menyebut, investasi sangat krusial ntuk negara seperti indonesia. Pasalnya, dengan investasi maka terdapat industri baru terbangun, memicu penyerapan tenaga kerja dan munculnya nilai tambah di suatu wilayah. Tiga hal ini sebenarnya sangat dibutuhkan oleh kawasan terkategori 3T di Indonesia.
Oleh karena itu, masih maraknya praktik korupsi di Indonesia sangat disesalkan. Terlebih, ujar Heri menambahkan, jika dikaitkan dengan kasus korupsi proyek BTS 4G yang menjerat Johnny G Plate.
“Investor yang mau masuk investasi di wilayah 3T tapi gara-gara ada kasus Plate jadi enggak jadi. Karena investor tahu nanti jaringan komunikasinya tidak baik atau lain-lain. Jadi yang disoroti dari kasus ini sebenarnya adalah dampak ikutannya yang banyak,” ujar Heri menegaskan.
Dia tak menampik langkah pengawasan terhadap proyek-proyek dengan dana fantastis perlu lebih ketat. pemberantasan korupsi perlu terus digencarkan. Dengan begitu, keberlangsungannya dan hasilnya maksimal untuk kepentingan maupun kesejahteraan rakyat. Namun, Heri mengingatkan pula, upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga harus ditopang langkah lain menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM).
“Contohnya faktor produktivitas tenaga kerja, faktor kualitas SDM, atau faktor infrastruktur, faktor logistik. Korupsi memang memiliki dampak negatif terhadap pembangunan ekonomi, tapi ini bukan satu- satunya yang menyebabkan kita tidak sejahtera, banyak faktor lain. Kalau korupsi dihilangkan jadi belum tentu kita bisa sejahtera, karena banyak faktor lain,” ujarnya menegaskan.
Sementara, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan berpandangan, masa pandemi COVID-19 turut meningkatkan praktik korupsi di Tanah Air. Ia menyebut, kasus yang menyeret Johnny G Plate merupakan salah satunya.
“Jadi kalau kita lihat pembangunan BTS Kominfo dari tahun 2020-2022, meski yang baru-baru terungkap itu dari 2021. Kalau kita lihat di situ, anggaran belanjanya itu kan semuanya total dari APBN itu sekitar Rp2.700 triliun. Di masa pandemi itu korupsinya menggila,” ujarnya.
Ia menduga praktik korupsi di masa pandemi juga terjadi pada proyek dan sektor lainnya yang berkaitan dengan kebutuhan pokok rakyat. Anthony memprediksi, besaran uang negara yang dikorupsi itu cukup fantastis. “Kalau 10 persen dari APBN dikorupsi, ya itu kan bisa Rp270 triliun,” tegas Anthony.
Hampir senada dengan Heri, Anthony mengakui, pemerintah perlu meningkatkan pencegahan korupsi. Dengan begitu, kebijakan maupun proyek-proyek di daerah maupun pusat bisa berdampak maksimal kepada masyarakat sehingga diharapkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Anthony pun berpendapat, upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat tak hanya ditopang pencegahan korupsi, tapi juga upaya sektor lainnya.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)