Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah Sudaryono membantah kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengefisiensi anggaran mengakibatkan banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK). Ia menegaskan efisiensi tidak berdampak kepada pengurangan pegawai pemerintah.
“Pos-pos tidak ada PHK, tidak ada,” kata Sudaryono kepada wartawan, Minggu (16/2/2025).
Sudaryono mengatakan efisiensi anggaran tidak menyasar anggaran rutin seperti gaji pegawai. Karena itu, ia meyakini adanya PHK di beberapa pos kementerian, lembaga, serta badan dianggap sebagai salah paham atas instruksi pemerintah.
“Pos-pos anggaran rutin, belanja untuk gaji, dan lain-lain itu enggak ada. Jadi, kemampuan untuk barangkali memahami, memahami perintah ini kan mungkin, mungkin ada yang beda-beda,” ujar Sudaryono.
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menegaskan tidak akan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap tenaga honorer di lingkungan kementerian dan lembaga negara.
Hal itu disampaikan Sri Mulyani dalam konferensi pers bersama pimpinan DPR, untuk meluruskan kabar yang beredar imbas instruksi Presiden Prabowo Subianto soal efisiensi anggaran negara.
“Terkait berita mengenai PHK honorer di lingkungan kementerian atau lembaga. Dengan ini disampaikan bahwa tidak ada PHK tenaga honorer di lingkungan kementerian dan lembaga,” kata Sri Mulyani di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/2/2025).
“Kami memastikan bahwa langkah efisiensi atau dalam hal ini rekonstruksi dari anggaran kementerian atau lembaga tidak terdampak pada honorer,” sambungnya.
Selain itu, Sri Mulyani juga memastikan pihaknya akan melakukan penelitian lebih lanjut terkait langkah efisiensi agar tidak berdampak pada tenaga honorer.
“Untuk itu akan dilakukan penelitian lebih lanjut langkah efisiensi kementerian atau lembaga tersebut agar tidak memengaruhi belanja untuk tenaga honorer dan tetap menjalankan sesuai arahan presiden yaitu pelayanan publik yang baik,” jelas Sri Mulyani.