News

Efisiensi Anggaran Pemilu Butuh Peran Pemda, Mendagri Terbitkan Edaran

Anggaran pelaksanaan Pemilu 2024 sebesar Rp110,4 triliun masih bisa ditekan. Salah satunya dengan melibatkan pemda untuk pengadaan infrastruktur kantor KPUD dan Bawaslu.

Mendagri Tito Karnavian menyambut baik aspirasi efisiensi anggaran yang disuarakan Ketua KPU Hasyim Asy’ari. Tito bakal menerbitkan surat edaran kepada kepala daerah untuk membantu menyediakan atau merenovasi kantor KPUD dan Bawaslu di daerah masing-masing.

“Akan saya edarkan surat edaran nantinya membantu persiapan renovasi atau mempersiapkan kantor KPU dan Bawaslu,” kata Tito dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR, Rabu (13/4/2022).

Namun demikian, Tito tidak bisa menjanjikan apakah surat edaran yang dikeluarkan bakal efektif. Sebab dalam beberapa kasus pemda bisa menolak dengan berbagai alasan.

“Kami juga sering, kadang-kadang, memberikan edaran kepada daerah, karena alasan otonomi daerah, ada juga yang melaksanakan, ada juga yang enggak,” kata Tito.

Presiden Jokowi telah menyampaikan anggaran pelaksanaan Pemilu 2024 yang digelar secara serentak sebesar Rp110,4 triliun. KPU menerima alokasi Rp76,6 triliun sedangkan Bawaslu Rp33,8 triliun.

Hasyim Asy’ari menilai besarnya anggaran pemilu disebabkan kebutuhan infrastruktur KPU daerah. Pelibatan pemda dianggap bisa menekan anggaran.

“Keperluan yang diperlukan di kepemiluan dalam hal ini pandangan KPU bukan sekadar aspek elektoral tapi juga ada aspek-aspek dukungan infrastruktur seperti kantor, kemudian gudang,” kata Hasyim.

Sementara, Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja menyampaikan, terdapat enam program prioritas yang menjadi fokus jajarannya dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Salah satu diantaranya yaitu menerapkan sistem sidang daring yang telah dimulai pada Pilkada 2020 yang lalu.

Bawaslu juga mengembangkan sistem pengawasan secara elektronik, di antaranya formulir pengawasan (Form-A) dan sistem pengawasan pemilu (Siwaslu). Selain itu, pengembangan desa antipolitik uang, pemberdayaan kader pengawas partisipatif dan penyusunan indeks kerawanan pemilu (IKP).

“Bawaslu sedang memantapkan beberapa program prioritas,” kata Bagja.

Beri Komentar (menggunakan Facebook)

Back to top button