Ini masih seputar big data Menko Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) yang bikin gaduh. Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis, Eggi Sudjana melaporkannya ke Mabes Polri.
Eggi bersama tim diketahui datang ke Bareskrim Polri pada Rabu (20/4/2022). Dia melaporkan Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves) LBP terkait big data 110 juta pendukung penundaan Pemilu 2024 yang diduga hoaks.
Ketika Eggy menuju ke lantai 15 untuk menyerahkan laporan ke penyidik cyber crime, berbuah kecewa. Laporan ditolak karena dianggap tak berhubungan dengan cyber crime.
Selanjutnya, Eggi bersama tim menuju Direktorat Pidana Umum (DitPidum), sesuai arahan petugas. Kali ini, laporan Eddy dikesampingkan. Namun petugas berdalih akan mempelajari laporannya terlebih dahulu.
Menurut Eggi, Mabes Polri seharusnya menerima laporan tersebut. Karena di tingkatan Polda Sulawesi Tenggara laporan masyarakat terhadap Luhut terkait persoalan yang sama beberapa hari yang lalu.
Terlebih dalam upaya laporannya, Eggi mengaku telah membawa bukti data pembanding mengenai data disampaikan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mattalitti.
Eggi menyebutkan, data dimiliki hanya menggambarkan terdapat 639, 289 pembicaraan tentang penundaan pemilu di berbagai media sosial dan bukanlah sebagai bentuk dukungan.
“Aneh di tingkat Polda Sultra sudah diterima laporan, di tingkat Mabes masih mempelajari. Masa Mabes kalah sama kelas Polda. Kita nih bantu polisi mengkanalisasi supaya kondusig, gak ada lagi ribut, pakai penegekan hukum. Tapi justru polisi yang membuka diri hukum tidak tegak,” tukas Eggi.
“Bapak Jenderal Sigit yang dihormati oleh kita semua sebagai pimpinan, Kapolri, inilah adanya di Mabes Polri kami dilayani seperti ini, tidak kondusif dan menjengkelkan. Semoga bis alebih baik ke depan,” tutup Eggi.
Hingga berita ini diturunkan belum ada klarifikasi dari Mabes Polri ketika menyikapi adanya pelaporan Menko Luhut. Sementara, Kabid Humas Polda Sultra Kombes Ferry Walintukan membenarkan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) telah menerima laporan kelompok masyarakat di Kepulauan Buton terhadap Menko Luhut terkait big data penundaan pemilu 2024.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)