Senin, 11 November 2024 – 19:23 WIB
Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara perusahaan Indonesia dan China senilai 10,07 miliar dolar AS di Beijing, China, Minggu (10/11/2024). (Foto: Antara/Desca Lidya Natalia/YU).
Terkait kerja sama pengembangan minyak dan gas (migas) di wilayah yang memiliki tumpang-tindih klaim antara Indonesia dengan China, diperkirakan merujuk perairan Natuna Utara.
Dalam konteks ini, Direktur China-Indonesia Desk Celios (Center of Economic and Law Studies), Muhammad Zulfikar Rakhmat mengatakan, baik Indonesia maupun China, sepakat membentuk Komite Pengarah Bersama Antar Pemerintah. Tugasnya mengeksplorasi dan mendorong kerja sama saling menguntungkan yang sesuai hukum dan peraturan yang berlaku di kedua negara.
Namun, Fikar, sapaan akrabnya, menyebut kerja sama ini sebagai bentuk strategi unik yang sedang ‘dimainkan’ Presiden Prabowo. Namun cukup berisiko karena berpotensi meningkatkan eskalasi konflik di masa depan.
Advertisement
“Saya cukup pesimis dengan keberhasilan kerja sama di wilayah yang memiliki klaim tumpang tindih, terutama kedua negara sepakat untuk menggunakan hukum dan peraturan dari negara masing-masing. Adanya perbedaan hukum ini saja sudah mengkhawatirkan, ketika Indonesia memakai hukum United Nations Convention Law Of the Sea (UNCLOS) sedangkan China berkiblat pada 10 dash-line,” papar Fikar, Jakarta, Senin (11/11/2024).
Sedangkan peneliti Celios, Yeta Purnama menerangkan, pertimbangan Indonesia membentuk kerja sama ini, kemungkinan didorong faktor China yang menyatakan dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program inti dari pemerintahan Prabowo-Gibran dalam 5 tahun ke depan.
“Risiko diplomasi Indonesia terhadap China yang masih plin-plan ini, bisa berimplikasi kepada kepemimpinan Indonesia di ASEAN. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia secara konsisten mendukung code of conduct di kawasan Laut China Selatan sebagai salah satu upaya resolusi sengketa antara negara anggota dengan China,” jelasnya.
Informasi saja, kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke China pada 8-10 November 2024, menghasilkan sejumlah hasil konkret. Baik di bidang ekonomi dan bisnis, maupun politik luar negeri.
Pemerintahan China sepakat untuk mendukung pendanaan program MBG. Ada kesepakatan China untuk menggelontorkan pendanaan bertajuk “Food Supplementaion and School Feeding Programme in Indonesia”.
Kesepakatan itu dibacakan dalam acara penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara pemerintah Indonesia dan pemerintah China yang disaksikan langsung oleh Prabowo dan Xi Jinping.
Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan, China akan mendukung program Indonesia ini, telah lebih dulu melaksanakan program tersebut untuk rakyat mereka.
“Ya mereka (pemerintah China) akan men-support karena mereka juga sudah melaksanakan makan bergizi di sini,” kata Airlangga di Beijing, Minggu (10/11/2024).