Ekonom Curiga DPR Sengaja Diloloskan dari Efisiensi Anggaran agar tak ‘Berisik’


Keputusan Presiden Prabowo Subianto terkait efisiensi anggaran kabarnya tak menyasar MPR/DPR. Hal ini terungkap dari dokumen yang tersebar di kalangan wartawan, menunjukkan tidak semua lembaga terkena kebijakan ini. DPR dan MPR dikecualikan. Tahun ini, anggaran untuk DPR mencapai Rp6,6 triliun dan MPR Rp969 miliar.

“Untuk DPR harusnya dipotong juga anggarannya. Saya dengar DPR selamat ya,” ujar Ekonom Gede Sandra saat dihubungi Inilah.com, Jakarta, Jumat (7/2/2025).

Gede menduga selamatnya DPR dari kebijakan pemangkasan anggaran berkaitan dengan politik. Dengan begitu, kata dia, pemerintah bisa memuluskan setiap kebijakan.

“Ya kita tahu kan pemerintah perlu dukungan DPR ya dalam setiap kebijakan. Jadi selamatnya anggaran untuk DPR saya rasa berhubungan dengan perlindungan politik,” ucapnya.

Terkait kabar ini,  Wakil Ketua MPR RI sekaligus anggota Komisi III DPR RI, Jazilul Fawaid tidak membantah ataupun membenarkan. Dia hanya menjelaskan bahwa parlemen akan menghilangkan jamuan dan seremonial yang tidak perlu.

“Justru itu concern Pak Prabowo untuk memfokuskan pada hal-hal yang prioritas, rapat-rapat yang tidak perlu, perjalanan dinas yang tidak perlu, jamuan-jamuan tidak perlu, upacara-upacara sermonial yang tidak perlu dihilangkan,” ujar Jazilul saat ditemui di Jakarta Pusat, dikutip Jumat (6/2/2025).

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang menginstruksikan pemangkasan anggaran pemerintah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 sebesar Rp 306,69 triliun.

Dengan rincian, anggaran kementerian/lembaga (K/L) diminta untuk efisiensi sebesar Rp 256,1 triliun, sedangkan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 50,59 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menjelaskan bahwa inisiatif efisiensi anggaran ini bertujuan agar kas negara dapat digunakan untuk program-program yang lebih berdampak langsung kepada masyarakat, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), swasembada pangan dan energi, serta perbaikan sektor kesehatan.