Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terkena pemangkasan anggaran sebesar Rp44,38 persen usai Presiden Prabowo Subianto menertbitkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja negara dalam APBN dan APBD tahun 2025.
Pagu anggaran Kemenperin mulanya sebesar Rp2,51 triliun pada 2025. Usai dipangkas sebesar 44,38 persen atau Rp1,11 triliun, anggaran tahun ini tersisa Rp1,4 triliun. Kondisi ini amat disesali oleh ekonom Gede Sandra. Dia khawatir program hilirisasi industri bisa terganggu.
“Ini ada direktorat yang fokus hilirisasi produk pertanian dan perkebunan (Ditjen Industri Agro) di Kemenperin malah dipotong anggarannya. Ini kan malah mempersulit para PNS ini yang menunjang program presiden di hilirisasi industri,” ujar dia saat dihubungi Inilah.com, Jakarta, Jumat (7/2/2025).
Pada dasarnya, Gede menyetujui kebijakan presiden soal pemangkasan anggaran. Namun dia mengatakan, efisiensi itu harus dialokasikan untuk program yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
“Tapi yang harus dipastikan ini adalah setelah dipotong anggaran tersebut harus benar-benar dialokasikan untuk kegiatan yang menyukseskan program makan bergizi gratis, hilirisasi industri, dan pembangunan perumahan 3 juta,” kata dia.
Diketahui, Presiden Prabowo mengeluarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang menginstruksikan pemangkasan anggaran pemerintah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 sebesar Rp 306,69 triliun.
Dengan rincian, anggaran kementerian/lembaga (K/L) diminta untuk efisiensi sebesar Rp 256,1 triliun, sedangkan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 50,59 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menjelaskan bahwa inisiatif efisiensi anggaran ini bertujuan agar kas negara dapat digunakan untuk program-program yang lebih berdampak langsung kepada masyarakat, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), swasembada pangan dan energi, serta perbaikan sektor kesehatan.