Korea Selatan atau Korsel akan memangkas anggaran pengeluaran mereka termasuk memotong gaji para pejabat senior di tingkat tinggi pemerintahan. Kebijakan pemotongan anggaran dan gaji pejabat ini pemerintah lakukan untuk menstabilkan ekonomi Korsel yang tertekan akibat pandemi COVID-19.
Mengutip dari Reuters Selasa (30/8), Kementerian Keuangan Korsel pada tahun 2023 telah menganggarkan 639 triliun won atau sekitar US$473 miliar. Jumlah anggaran ini turun 6 persen dari tahun 2022 yang sempat mengalami dua kali kenaikan anggaran.
Kebijakan ini menjadi yang kedua setelah satu dekade. Pada 2010 Korsel juga pernah menerapkan kebijakan yang sama yakni pemotongan anggaran. Selain menjadi sejarah, keputusan ini juga menjadi langkah besar dari kepemimpinan Presiden Yoon Suk Yeol yang baru seumur jagung.
Keputusan Yoon ini berkaitan dengan kebijakan dari Bank of Korea yang telah menaikkan suku bunga total 2 poin persentase sejak Agustus tahun lalu.
Dalam pernyataannya Kementerian Keuangan Korsel menegaskan jika kebijakan yang pemerintah ambil ini untuk menjaga kehidupan di masa yang akan datang khususnya bagi generasi penerus.
“Pemerintah mengubah sikap kebijakan fiskalnya sepenuhnya ke ‘pembiayaan yang sehat’ untuk mengamankan kesinambungan fiskal, meningkatkan kredit eksternal dan membelanjakan secara bertanggung jawab untuk generasi mendatang,” ungkap kementerian.
Korsel melakukan ini untuk mempertahankan rasio defisit fiskal terhadap PDB pada tingkat pertengahan 2 persen dan rasio utang di bawah tingkat pertengahan 50 persen hingga tahun 2026.
Untuk mengejar target-target, pemerintah mengalihkan beberapa proyek publik ke sektor swasta.
Pengurangan anggaran ini berbarengan dengan pemotongan gaji para pejabat tertinggi negara. Rencananya pemerintah baru akan mengajukan anggaran baru ini ke majelis nasional pada hari Jumat nanti.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)