Anggota Komisi IV DPR, Slamet menyoroti pemerintahan Jokowi yang lebih memprioritaskan megaproyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim), ketimbang keluhan petani yang sulit mendapatkan pupuk subsidi.
Politikus asal Fraksi PKS ini, mempertanyakan, sulitnya pemerintah mengeluarkan anggaran untuk subsidi pupuk. Tahun ini saja, angkanya hanya Rp26 triliun. Anggaran sebesar itu hanya sepertiga dari kebutuhan. Idealnya, subsidi pupuk mencapai Rp70 triliun.
Alhasil, kata Slamet, banyak petani di daerah teriak akan langkanya pupuk bersubsidi. Kesulitan petani ini, dipicu kurangnya keberpihakan pemerintahan dari sisi anggaran. “Anggaran Rp26 triliun itu hanya memenuhi sepertiga dari kebutuhan kuota pupuk subsidi nasional yang mencapai Rp70 triliun. Ini jelas tidak cukup,” tegas Slamet, Jakarta, Kamis (4/1/2024).
Di sisi lain, Slamet mengkritik begitu mudahnya pemerintahan Jokowi menggelontorkan dana jumbo untuk pembangunan megaproyek IKN Nusantara yang nilai investasinya Rp466 triliun. Atau proyek-proyek mercusuar yang justru jauh dari kebutuhan petani. Misalnya, proyek kereta cepat atau kendaraan listrik.
Untuk itu, kata dia, Fraksi PKS di DPR menuntut pemerintah menambah anggaran untuk subsidi pupuk sebesar Rp70 triliun. “Agar pupuk subsidi tidak langka, harusnya pemerintah memberikan anggaran Rp70 triliun. Kalau tidak, jangan salahkan petani jika produktivitasnya menurun dan produksi pangan kita terganggu,” kata Slamet.
Bisa jadi, Slamet benar. Pemerintah memang pelit untuk menambah anggaran pupuk bersubsidi. Karena, Presiden Jokowi hanya menyetujui tambahan Rp14 triliun. Sehingga totalnya menjadi Rp40 juta. Kalau mengacu kepada perhitungan Slamet, masih kurang Rp30 triliun.
Saat berada di Banyumas, Jawa Tengah, Presiden Jokowi menjelaskan penambahan anggaran pupuk bersubsidi sebesar Rp14 triliun itu, mengikuti usulan Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman.
“Menteri pertanian sudah mengajukan dan dari kementerian keuangan saya harapkan agar segera direalisasikan. Kita akan berusaha untuk yang 14 triliun ini segera diproses. Tadi saya tanya langsung ke Pak direktur PIHC ada 1,7 juta ton stok pupuk, dan 1,2 juta ton yang bersubsidi. Dengan begitu kita harapkan agar yang namanya pupuk sudah tidak bermasalah lagi,” kata Jokowi.
Dengan penambahan itu, kata Jokowi, produksi beras dapat dilakukan secara merata di seluruh Indonesia. Ke depan, jangan ada lagi petani yang mengeluhkan sulit mendapatkan pupuk bersubsidi.
“Saya tidak ingin dengar lagi, Mentan Amran sudah menyampaikan belinya pupuk tidak usah memakai kartu tani. Boleh memakai KTP. Target kita, produksi beras Jawa Tengah bisa kembali ke ranking dua,” kata Jokowi.