Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan kementerian yang dipimpinnya ikut melakukan efisiensi anggaran mencapai Rp 115,6 miliar. Sehingga kini tersisa Rp 116,9 miliar dari total pagu anggaran awal sebesar Rp 277,5 miliar.
“Alhamdulillah kemarin jam 2 siang kami coba mengusulkan kepada kementeri keuangan, tentu belum mendapat konfirmasi 100 persen. Tetapi mereka melihat usulan kami bukan sesuatu yang memang mengada-ada,” kata Erick saat rapat kerja bersama Komisi VI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2025).
Erick mengatakan, mulanya BUMN memiliki anggaran sebesar Rp 277,5 miliar yang terdiri dari Rp80 miliar untuk program pengawasan BUMN dan Rp197,4 miliar untuk program dukungan manajemen.
Kini, BUMN mengusulkan anggaran sebesar Rp215,33 miliar yang terdiri dari Rp44,15 miliar program pengembangan dan pengawasan BUMN dan Rp171,18 miliar program dukungan manajemen.
“Itu terdiri dari hasil 54 persen pemotongan perjalanan dinas 50 persen program biaya pengawasan BUMN, yang sebenarnya sangat penting kalau kita tahu pengawasan itu menjadi konsekuensi yang harus dimaksimalkan,” tuturnya.
Efisiensi lainnya adalah pengurangan fasilitas IT yang dipangkas 41 persen, pengurangan ATK 90 persen, pengurangan fasilitas pimpinan 70 persen, hingga penyesuaian kendaraan dinas 66 persen.
“Tadinya rencananya mobil listrik, sekarang jadi hybird harganya bisa lebih murah,” kata dia.
Selain itu, Erick juga melakukan penghematan dengan pemotongan kegiatan rapat sebesar 43 persen dan meniadakan hal-hal seremonial, dan 39 persen efisiensi pemakaian gedung.
“Jadi memang kami masih berkomunikasi walaupun memang kemarin apa yang kami dapatkan itu kurang lebih Rp 161,9 miliar. Semoga ada jalan, nanti kita tunggu saja satu dua bulan ke depan,” tutup Erick.
Diketahui, Presiden Prabowo mengeluarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang menginstruksikan pemangkasan anggaran pemerintah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 sebesar Rp 306,69 triliun.
Dengan rincian, anggaran kementerian/lembaga (K/L) diminta untuk efisiensi sebesar Rp 256,1 triliun, sedangkan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 50,59 triliun.