Arena

Etho Tak Mau Ikut Campur Soal Isu Penolakan Timnas Israel di Piala Dunia U-20

Ketua Umum (Ketum) PSSI Erick Thohir (Etho) kembali menanggapi isu penolakan Timnas Israel untuk berlaga di Piala Dunia U-20 Indonesia.

Menurut Etho, persoalan tersebut berada bukan pada ranah PSSI. Mengingat, federasi hanya berkutat pada urusan tim nasional yang akan berlaga di ajang Piala Dunia U-20 2023.

“Kan kemarin sudah disampaikan beberapa sekali tupoksi daripada PSSI ini mempersiapkan Tim Nasional, betul? Kan ada tuh jobdesknya?” kata Etho di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusat, Senin (13/3/2023).

Lantas demikian, Etho menegaskan urusan politik termasuk penolak terhadap kedatangan Timnas Israel menjadi tanggungjawab pemerintah pusat. Dalam hal ini Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) yang dipimpin oleh Retno Marsudi.

“Mempersiapkan secara teknis daripada penyelenggaraan dan tentu domain daripada politik luar negeri Indonesia ada di Kemenlu. Itu sudah ada putusannya. Sudah ada rapatnya. Jadi kita harus bagi bagi tugas dan tentu kembali kita fokus yang ada dulu hari ini,” ujarnya.

Sebelumnya pada Sabtu (11/3/2023) Wakil Ketua Umum PSSI Zainudin Amali ikut menyampaikan hal serupa.

Dalam penyelenggaraan Piala Dunia U-20, menurutnya sejumlah lembaga memiliki tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Termasuk, kata dia, Kemenlu yang memiliki tugas diplomasi politik.

“Itu merupakan bagian pemerintah, di pemerintah ada tupoksinya masing-masing. Ini (isu penolakan Timnas Israel) banyak tugas ke Kemenlu,” kata Zainudin di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu (11/3/2023).

Timnas U-20 Israel berhak tampil di Piala Dunia U-20 2023 Indonesia setelah menjadi finalis Piala Eropa U-19.

Akan tetapi, kelolosan Israel tersebut tidak disambut positif oleh sebagian masyarakat Indonesia. Melalui media sosial, mereka menyuarakan agar pemerintah menolak Israel berkompetisi di Piala Dunia U-20 tahun ini, dimana Indonesia sebagai tuan rumahnya.

Salah satu pihak yang menyuarakan pendapat soal itu adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Partai tersebut menyuarakan penolakan melalui akun resmi DPP PKS di Twitter pada Rabu (8/3/2023).

Beri Komentar (menggunakan Facebook)

Back to top button