Felix Tshisekedi pada Sabtu (20/1/2024), dilantik untuk masa jabatan lima tahun kedua sebagai presiden Republik Demokratik Kongo setelah pemilu pada Desember lalu.
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Demokratik Kongo Dieudonne Kamuleta memimpin pengucapan sumpah oleh sang presiden di Stadion Martyr di Ibu Kota Kinshasa.
Dalam sumpahnya, Tshisekedi berjanji untuk ‘mematuhi dan membela Konstitusi, undang-undang, untuk menjaga independensinya, menjaga persatuan nasional serta menghormati hak asasi manusia’.
Dia pun berjanji akan berupaya memenuhi harapan masyarakat soal pemberantasan kelompok bersenjata, yang menimbulkan ketidakamanan di wilayah timur, dan menjamin keamanan seluruh rakyat.
Pemimpin berusia 60 tahun itu mengatakan bahwa dia akan berupaya menciptakan lapangan kerja lebih banyak, menjamin keamanan nasional, melanjutkan diversifikasi ekonomi, dan menjamin akses layanan dasar seperti pendidikan gratis.
Tshisekedi memuji para kandidat yang mengundurkan diri dan menguntungkannya, berbagai kelompok politik, serta kandidat oposisi atas partisipasi mereka dalam pemilihan presiden.
Beberapa presiden negara-negara Afrika, termasuk Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, Presiden Senegal Macky Sall, Presiden Ghana Nana Akufo-Addo, Presiden Angola Joao Lourenco, dan Presiden Zambia Hakainde Hichilema bergabung dengan sekitar 80.000 warga Republik Demokratik Kongo dalam upacara itu.
Upacara pelantikan juga menampilkan parade militer serta penghormatan 21 senjata.
Tshisekedi dinyatakan sebagai pemenang pemilihan presiden 20 Desember 2023 dengan pencapaian suara 73,47 persen, sementara kandidat oposisi Moise Katumbi tertinggal dengan suara 18,08 persen, menurut hasil akhir.
Sejumlah kandidat oposisi menyebut pilpres itu sebagai penipuan, namun klaim tersebut ditolak oleh pengadilan tinggi.
Tshisekedi pertama kali menjabat pada 2019 sebagai pemimpin Republik Demokratik Kongo –negara terbesar di Afrika sub-Sahara yang dahulu bernama Zaire– setelah memenangkan pemilihan presiden pada 2018.
Hasil pilpres tersebut menandai peralihan kekuasaan secara damai pertama sejak kemerdekaan negara tersebut dari Belgia pada 1960.