Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas, Feri Amsari, menilai terdapat kaitan antara perpanjangan masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
“Perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK adalah upaya-upaya yang ada kaitannya menghambat pasangan calon Presiden dari kubu oposisi,” ujar dia kepada Inilah.com, Sabtu (27/5/2023).
Ia lantas mengaitkan perpanjangan masa jabatan Firli Bahuri Cs, dengan perkara yang tengah ditangani komisi antirasuah, yakni kasus dugaan korupsi pada pelaksanaan ajang balap mobil listrik Formula E. Dimana nama calon Presiden dari partai NasDem, Anies Baswedan disebut-sebut ikut terlibat.
“Dilihat bahwa demokrasi dipaksakan mengatur gelanggang pertarungan dengan menyingkirkan calon-calon tertentu,” kata dia.
Selain itu, ia pun mengindikasikan keterlibatan tangan-tangan penguasa dalam pengusutan kasus dugaan korupsi proyek menara Base Transceiver Station (BTS) Kominfo.
“Istana terang sekali terlibat dalam berbagai upaya untuk menjegal berbagai pasangan calon. Itu bisa tidak sehat untuk demokrasi konstitusional kita,” kata Feri yang juga pakar hukum tata negara ini.
Sebagaimana diketahui, Menteri Kominfo nonaktif sekaligus mantan Sekjen partai NasDem, Jhonny G Plate ditetapkan sebagai tersangka terkait proyek penyediaan infrastruktur BTS 4G infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, 5 Bakti Kominfo tahun 2020-2022 oleh Kejagung.
Sementara Mahkamah Konstitusi (MK), menerima Permohonan diajukan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron untuk memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK menjadi lima tahun pada Kamis (25/5/2023).
Beri Komentar (menggunakan Facebook)