Presiden Jokowi mengatakan, sebanyak 58 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia saat ini bersumber dari Pulau Jawa. Daerah yang paling dominan adalah DKI Jakarta.
Padahal, menurutnya, Indonesia memiliki sekitar 17.000 pulau, sehingga terjadi ketimpangan perputaran kegiatan ekonomi dan kesenjangan antara wilayah di Jawa dengan daerah luar Jawa.
“Inilah kenapa juga bahwa kepindahan ibu kota ini sudah digagas sejak lama. Pada tahun 1957, oleh Bung Karno, pernah memiliki keinginan untuk memindahkan dari Jakarta ke Palangkaraya, tetapi terhambat karena ada pergolakan politik sehingga gagasan itu tidak terlanjutkan,” kata Jokowi saat menghadiri peresmian Nasdem Tower, Selasa (22/2/2022).
Gagasan pemindahan IKN juga pernah mengemuka saat pemerintahan Presiden ke-2 RI Suharto.
“Pak Harto juga memiliki gagasan yang sama untuk memindahkan ibu kota, tapi bergeser sedikit ke Jonggol di Jawa Barat,” tambahnya.
Sementara itu, berdasarkan ukuran populasi juga terjadi ketimpangan, karena sebanyak 56 persen populasi di Indonesia berada di Pulau Jawa.
“Negara kita ini negara besar, kita memiliki 17.000 pulau, 514 kabupaten dan kota, 34 provinsi. Kalau kita lihat populasi, itu 56 persen ada di Jawa. Sebanyak 56 persen (atau) 156 juta penduduk Indonesia itu ada di Jawa, padahal kita memiliki 17.000 pulau,” papar Jokowi.
Pemindahan IKN ke Pulau Kalimantan telah memiliki payung hukum berupa UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN. Pada 18 Januari 2022, Sidang Paripurna DPR menyetujui Rancangan UU IKN untuk disahkan menjadi UU IKN, yang kemudian diteken Jokowi pada 15 Februari 2022.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)