Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah mengatakan, jika pemerintah berniat melanjutkan proyek kereta cepat ke Surabaya, dananya jangan dari APBN. Silahkan berburu investor.
“Ya pelan-pelan cari investor dong. Jangan dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) terus. Dulu, kereta cepat skema pembiayaannya, business to business. Karena macet, ditarik ke APBN. Nah ke depan harus dihitung. Cari investor yang kredibel. Supaya pembiayaannya oleh investor,” kata Said di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (14/9/2023).
Ia menilai, jika biayanya berasal dari APBN, menambah berat keuangan negara. Bisa jadi, APBN sudah dialokasikan untuk membiayai sejumlah proyek prioritas.
“Karena konsentrasi APBN sekarang selain infrastruktur, kemiskinan ekstrem, dan stunting, adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN),” imbuh dia.
Politkus PDI Perjuangan (PDIP) ini, menegaskan, jika proyek kereta cepat Jakarta-Bandung belum sampai Bandung, maka akan menjadi proyek yang sia-sia.
“Alangkah baiknya punya semangat yang sama, sekaligus bikin kereta cepat itu Jakarta, Bandung, Surabaya, Bondowoso. Menyisir jalan Selatan, sehingga masyarakat kita yang di Selatan tidak terisolir,” tutup Said yang berdarah Madura ini.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan instruksi untuk melanjutkan proyek Kereta Cepat hingga ke Surabaya. Tujuannya untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru.
Arahan itu diberikan kepada Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves), Luhut Binsar Pandjaitan saat Jokowi menjajal Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dari Stasiun Halim ke Stasiun Tegalluar pada Rabu pagi (13/9/2023).
Kata Luhut, perpanjangan proyek Kereta Cepat Jakarta Surabaya (KCJB) ini, masih dalam proses studi.
“Memang Presiden tadi kasih instruksi, kita mulai bikin studi tadi sampai ke Surabaya. Jadi itu akan mempercepat bisnis dari kota ke kota,” ujar Menko Luhut dalam acara Digi-Talk Fest di Jakarta, secara terpisah.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)