Untuk pencegahan banjir ibu kota, Pemprov DKI mengusulkan pembangunan sumur resapan. Namun, usulan ini diganjal sejumlah fraksi di DPRD DKI. Padahal, proyek ini punya tujuan mulia.
Dalam rapat Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2022, anggaran proyek sumur resapan susut dari Rp320 miliar menjadi Rp120 miliar. “Menurut info yang saya dapatkan, ada yang ngotot agar anggaran sumur resapan di-nolkan. Ini riskan sekali. Kan, untuk kepentingan warga agar terhindar banjir,” papar Endriansah, Ketua Forum Pemuda Peduli Jakarta (FPPJ), Jakarta, Kamis (25/11/2021).
Pria yang akrab disapa Rian, menduga ada kepentingan politik yang tujuannya mempersulit kerja Gubernur DKI Anies Baswedan. Caranya ya itu tadi, memotong anggaran untuk pembangunan yang diinisiasi Gubernur Anies. “Ada pihak-pihan yang tidak senang apabila kinerja Gubernur Anies bagus. Tidak happy kalau Gubernur Anies dekat dengan rakyat. Bagaimana caranya, mereka ganjal program Gubernur Anies yang pro rakyat,” ungkapnya.
“Kalau tujuan pemotongan itu baik, FPPJ akan mendukung. Namun, ada kesan, sejumlah politisi di DPRD memang tak ingin program kerja Gubernur Anies berjalan baik,” papar Rian.
Menyangkut kepentingan warga DKI Jakarta, Rian berharap, seluruh pihak bisa bersinergi. Bukan malah menjalankan manuver politik yang justru merugikan rakyat. Sejauh ini, komitmen Gubernur Anies dalam melayani warga Jakarta, cukup oke. Sudah banyak program dari jebolan FE-UGM ini, mendulang prestasi. “Yang paling penting bisa dirasakan rakyat kecil,” tuturnya.
Dengan terbangunnya sinergi antara ekskutif dan legislatif, kata dia, masyarakat akan merasakan dampaknya. Bukan tidak mungkin, DKI Jakarta bisa maju pesat seperti halnya kota-kota besar di belahan dunia. “FPPJ akan selalu mendukung program kerja Gubernur Anies. Semua pihak juga harus sejalan dengan apa yang menjadi priorotas pembangunan DKI. Banjir Jakarta tidak bisa diatasi dengan cepat dan mudah, untuk itu dibutuhkan anggaran dalam mengatasinya,” pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI, Ahmad Riza Patria mengatakan, Pemprov DKI akan mengevaluasi program sumur resapan atau drainase vertikal. Pernyataan ini menanggapi rencana DPRD DKI Jakarta yang ngotot mencoret anggaran sumur resapan yang tersemat dalam RAPBD 2022. “Kami akan melihat sejauh mana efektivitas penggunaan anggaran sumur resapan yang kami dalam dua tahun terakhir,” ujar Wagub Arizar.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)